Ambom, Maluku– Koordinator Pemerhati Investasi Maluku, Yanto Lemosol, menegaskan pentingnya sikap netral dan independen dari DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam menangani sengketa lahan antara masyarakat Dusun Pelita Jaya, Marga Olczwesky, dan pihak PT. Spice Island Maluku (SIM).
Penegasan tersebut disampaikannya usai memonitor kegiatan peninjauan lokasi sengketa di perkebunan Pisang Abaka milik PT. SIM, pada Rabu (30/07).
Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD SBB selama dua hari, yakni 28–29 Juli 2025.
Turut hadir dalam tinjauan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten SBB, Badan Pertanahan Nasional (BPN) SBB, perwakilan Kehutanan (KPH) Provinsi Maluku untuk wilayah SBB, masyarakat Dusun Pelita Jaya, pemilik lahan Marga Olczwesky, serta Tim Penyelesaian Sengketa Lahan PT. SIM.
Menurut Yanto, DPRD harus memastikan bahwa proses penyelesaian dilakukan secara objektif dan tidak berpihak. Ia mengingatkan bahwa sebagai lembaga publik, DPRD memiliki tanggung jawab besar menjaga kepercayaan masyarakat dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik atau kepentingan bisnis.
“DPRD adalah lembaga representatif rakyat. Dalam konflik seperti ini, mereka harus berada di tengah, bukan condong ke salah satu pihak. Kita bicara soal keadilan, soal hak masyarakat, dan juga soal kepastian hukum bagi investor,” tegas Yanto.
Peninjauan yang berlangsung dari pukul 11.00 hingga 17.00 WIT itu bertujuan untuk memverifikasi langsung batas-batas lahan yang disengketakan.
Tim gabungan memeriksa sejumlah patok (pal) batas sesuai versi Dusun Pelita Jaya maupun versi Marga Olczwesky, yang sebelumnya melakukan kontrak lahan seluas 100 hektare dengan PT. SIM.
Yanto menilai, langkah ini penting sebagai bagian dari verifikasi teknis, namun ia menekankan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknis semata.
“Tinjauan lapangan ini penting, tapi jangan berhenti di titik koordinat. Harus ada keadilan sosial di dalamnya. Kita bicara soal masyarakat yang kehilangan akses atas tanah, dan soal pekerja yang dirumahkan. Semua harus dikembalikan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia juga berharap Pemerintah Daerah dan DPRD dapat memainkan peran aktif sebagai fasilitator penyelesaian konflik, sehingga tidak ada lagi ketegangan antara masyarakat dan investor.
“Kalau konflik seperti ini dibiarkan berlarut, tidak hanya masyarakat yang dirugikan, tapi juga iklim investasi. Kita ingin Seram Bagian Barat menjadi wilayah yang terbuka bagi investasi berkualitas, yang membawa manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Yanto.
Masyarakat Pelita Jaya yang hadir di lokasi juga menyampaikan harapan agar hasil peninjauan ini benar-benar dijadikan dasar untuk penyelesaian yang adil dan mengikat, serta dapat menjamin perlindungan hak masyarakat di atas tanah yang disengketakan.***
Komentar