Ambon, Maluku– Klaim yang menyebut Bupati Seram Bagian Barat (SBB) Asri Arman pantas menerima penghargaan dari pemerintah pusat karena dianggap berhasil menyelesaikan konflik antara masyarakat dan PT Spice Islands Maluku (SIM) dinilai tidak sesuai fakta, bahkan terkesan memalukan, Minggu (17/08).
Hal tersebut disampaikan Mario Kakisina, pemuda SBB, yang menilai narasi itu justru mempermalukan pemerintah kabupaten sendiri.
Menurutnya, konflik lahan yang melibatkan PT SIM tidak pernah benar-benar diselesaikan oleh Bupati, melainkan berlarut-larut hingga akhirnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa turun tangan pada 14 Agustus 2025 untuk meredam situasi.
“Kalau benar Bupati yang menyelesaikan, mengapa Gubernur sampai harus turun tangan? Faktanya, masalah ini tak mampu ditangani di kabupaten. Jadi, pemberitaan yang minta penghargaan untuk Bupati itu jelas prematur dan malah memalukan,” kata Mario.
Ia menambahkan, kebijakan Bupati justru memperkeruh keadaan. Pada Juli 2025, pemerintah kabupaten mengeluarkan surat penangguhan aktivitas PT SIM yang memicu kekecewaan masyarakat. Ratusan warga turun ke jalan, melakukan aksi blokade, dan menuding Bupati menghambat mata pencaharian mereka.
Tidak hanya itu, PT SIM yang telah menanam investasi sekitar Rp600 miliar menyatakan frustrasi dan bahkan berencana menghentikan kegiatan di SBB.
Mario menyebut kondisi ini sebagai bukti nyata bahwa kepemimpinan di tingkat kabupaten gagal memberi kepastian hukum, baik bagi masyarakat maupun bagi investor.
“Keberhasilan yang diklaim itu tidak pernah ada. Yang ada justru ketidakpastian, konflik berkepanjangan, dan investor yang terancam hengkang. Bagaimana mungkin situasi seperti ini malah dijadikan alasan untuk meminta penghargaan?” ujarnya.
Mario menyatakan, siapapun dia dari latar belakang apapun, boleh mengusulkan demi perbaikan tata kelolah pemerintahan yang baik.
“Tapi kalau usul terkesan asal, mending jangan usul. Itu memalukan,” tegas Mario.
Bagi pemuda asal Kaibobu ini, memang ada pihak yang patut diapresiasi, maka itu adalah masyarakat yang tetap sabar memperjuangkan hak mereka, serta Gubernur Maluku yang berinisiatif turun langsung menengahi konflik.
“Kita sebagai civil sociat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola di Kabupaten SBB, bukan memberikan penghargaan. Karena kalau klaim ini diterima begitu saja, yang dipertontonkan ke publik bukanlah prestasi, melainkan aib kepemimpinan daerah,” tegas Mario
Komentar