Piru, Maluku— Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mendesak Polres SBB segera membuka layanan manual atau offline untuk penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Desakan ini muncul lantaran ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu terancam gagal memenuhi syarat pemberkasan akibat gangguan internet yang melanda wilayah tersebut beberapa hari terakhir.
Ketua Fraksi PKS DPRD SBB, La Ode Risno Judin SP, menegaskan, meski aplikasi Presisi milik Polri merupakan terobosan digital, kondisi internet di SBB saat ini membuat sistem tersebut lumpuh.
“Ini soal kepastian nasib 2.300-an calon pegawai. Kalau hanya mengandalkan aplikasi, banyak yang tidak akan sempat mengurus SKCK sebelum batas 15 September 2025. Karena itu, Polres harus membuka jalur offline agar hak mereka tidak terhambat,” tegas Risno, Kamis (11/9/2025).
Risno juga meminta Pemerintah Kabupaten SBB mengambil langkah cepat dengan memberikan kemudahan lintas instansi, mulai dari dinas tenaga kerja hingga layanan kesehatan guna memperlancar pemberkasan.
Dorongan serupa disampaikan anggota Fraksi PKS, Rahmat Basiha. Ia menekankan perlunya layanan ekstra, termasuk di hari libur.
“Pelayanan harus dibuka Sabtu dan Minggu, 13–14 September, agar peserta yang menumpuk bisa segera terlayani. Bila perlu, diberikan perpanjangan waktu pemberkasan,” ujarnya.
Keluhan serupa datang dari peserta asal Kecamatan Huamual. Ia mengaku kesulitan mengakses aplikasi Presisi karena lambat dan sering gagal unggah dokumen.
“Jaringan tidak bagus, ditambah server penuh, jadi makin sulit,” ungkapnya.
Situasi tersebut hingga Fraksi PKS DPRD SBB memberikan penegasan, Polres bersama Pemda tidak bisa menunggu normalnya jaringan internet.
Pelayanan manual dianggap satu-satunya solusi darurat agar ribuan calon PPPK paruh waktu tidak kehilangan kesempatan akibat kendala teknis di luar kendali mereka.***Nick
Komentar