Ambon, Maluku– Kapolda Maluku Irjen Pol. Prof. Dr. Dadang Hartanto, S.H., S.I.K., M.Si menerima audiensi dari Forum Pemuda Lintas Iman Provinsi Maluku.
Pertemuan yang menjadi ajang silaturahmi serta ruang dialog antara jajaran Polda Maluku dengan berbagai organisasi pemuda lintas agama ini merupakan upaya memperkuat sinergitas menjaga kedamaian, toleransi, dan keamanan sosial di Maluku.
Dalam pertemuan itu, Kapolda didampingi Kabid Humas, Plt. Dir Intelkam, dan Kasubdit Bhabinkamtibmas Ditbinmas Polda Maluku. Sementara dari Forum Pemuda Lintas Iman Provinsi Maluku, hadir perwakilan dari berbagai organisasi pemuda lintas agama dan kepercayaan seperti BKPRMI, GAMKI, Permabudhi, KMHDI, Pemuda Katolik, KBPPP, KAMMI, HMI, PMII, GPI, Hima Persis, FKPPI, GMNI, dan lainnya.
Kapolda Maluku menyampaikan apresiasi atas kehadiran Forum Pemuda Lintas Iman yang telah menunjukkan komitmen untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas sosial di Bumi Raja-Raja.
“Maluku ini milik kita bersama. Wilayah ini sangat damai dan toleran, tetapi kedamaian itu tidak datang begitu saja. Ia harus terus kita usahakan dan rawat bersama. Maluku akan menjadi tempat yang lebih baik jika dikelola dengan kebersamaan,” ujar Kapolda.
Kapolda menegaskan, berbagai potensi konflik di Maluku harus disikapi secara serius melalui sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.
“Dua aspek penting yang harus kita jaga dalam penegakan hukum adalah legalitas dan legitimasi. Polri menjalankan hukum sesuai prosedur, namun dukungan masyarakat sangat penting agar penegakan hukum tidak ditentang oleh pihak-pihak tertentu,” tegasnya.
Beliau juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat agar tidak mudah mengambil tindakan sendiri ketika terjadi permasalahan di lingkungan. “Kebiasaan menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau pembakaran harus kita hentikan. Kita harus membangun budaya dialog dan hukum,” tambahnya.
Kapolda juga menyoroti peran strategis pemuda dalam menjaga perdamaian. “Sering kali agresivitas di masyarakat berawal dari kalangan muda — dari perkelahian, miras, hingga konflik kelompok. Karena itu, saya berharap organisasi pemuda turun langsung ke masyarakat untuk menjadi pelopor perubahan, pelindung perdamaian, dan jembatan antar komunitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Kapolda memaparkan langkah strategis Polda Maluku dalam menciptakan stabilitas wilayah, salah satunya melalui pembangunan Baileo Emarina atau Rumah Damai — wadah rekonsiliasi sosial yang berorientasi pada titik-titik rawan konflik di Maluku. “Balileo Emarina ini kita desain sebagai rumah dialog dan kohesi sosial. Jika terjadi persoalan di masyarakat, di sinilah ruang penyelesaian tanpa kekerasan. Kami ingin melibatkan tokoh agama, adat, dan pemuda dalam wadah ini,” jelasnya.
Kapolda menambahkan bahwa para Pejabat Utama Polda telah diturunkan untuk memetakan daerah rawan konflik, karakteristik masyarakat, serta pola interaksi sosial di tiap wilayah. “Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh mitra strategis seperti rekan-rekan pemuda lintas iman untuk bersama-sama membangun Maluku yang aman dan damai,” pungkasnya.
Dalam sesi dialog, para pimpinan organisasi pemuda lintas agama menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka.
Ketua DPW BKPRMI Maluku Ahmad Ilham Sipahutar, M.Si menyampaikan bahwa banyak konflik di Maluku bermula dari perkelahian individu yang berkembang menjadi antar komunitas. Ia berharap Polri dapat merangkul para kepala pemuda di kampung-kampung agar berperan sebagai agen perdamaian.
Ketua DPD Pemuda Katolik Maluku, Dominicus D. Oratmangun, menyoroti permasalahan ilegal oil di Aru dan kasus di Masihulan, serta meminta perhatian khusus agar penegakan hukum berjalan adil dan transparan.
Perwakilan Gerakan Pemuda Islam (KAMMI) mengungkapkan keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan di Gunung Botak akibat penggunaan merkuri dan berharap Polri bersama pemerintah menanganinya dengan serius. Mereka juga menyampaikan bahwa Polri yang terbuka terhadap kritik adalah Polri yang kuat.
Perwakilan GAMKI Maluku, Frangki Mahakena, memberikan apresiasi kepada Kapolda yang aktif turun ke lapangan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat. Ia menekankan pentingnya pelestarian nilai Pela Gandong yang menjadi simbol persaudaraan di Maluku.
Dari KMHDI (Pemuda Hindu), disampaikan dukungan terhadap gagasan Rumah Damai serta harapan agar tokoh adat dan pemuka agama dilibatkan dalam wadah tersebut.
Organisasi lain seperti PMII, GPI, GMNI, Hima Persis, dan FKPPI turut menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah Polda Maluku dalam menjaga keamanan dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh rasa persaudaraan dan semangat “orang basudara” yang menjadi ciri khas masyarakat Maluku. Pertemuan ini menjadi bukti nyata bahwa perdamaian dan toleransi bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi komitmen bersama seluruh elemen bangsa.
Kapolda Maluku menutup kegiatan dengan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan, namun perdamaian harus dijaga. “Hukum harus ditegakkan, tetapi perdamaian harus tetap dijaga. Itulah keseimbangan yang ingin kita bangun bersama,” tutup Kapolda.
Komentar