Prihatin Perihal Kuota CPNS 2024, Ketua DPRD SBB Endus Tergantung Loby Pj Bupati

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 6 September 2024 - 13:06 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Ambon, Maluku– KUOTA CPNS di kabupaten Seram Bagian Barat seakan mengiris ribuan masyarakat. Bagaimana tidak, kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa itu menjadi yang terkecil se-Indonesia. Hanya 10 CPNS yang diterima dalam program perekrutan tahun anggaran 2024.

Perihal tersebut, menjadi sorot public Maluku. Bukan saja kabupaten SBB.

Ketua DPRD SBB, Abd Rasyid Lisaholet dikonfirmasi wartawan perihal tersebut menyampaikan penyesalannya.

Dia akui, kuota tersebut masih bisa untuk dilobi. Tergantung Pemerintah Daerah dalam hal ini Penjabat Bupati SBB.

Politisi yang besar dengan Partai Hati Nurani Rakyat itu menegaskan, hal ini tidak ada punya kaitan dengan keputusan DPRD. Melainkan yang punya peran adalah Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Lewerissa di Rakornas OJK: UMKM Harus Dapat Akses Keuangan yang Mudah dan Berkeadilan

Di lapangan Kabaresi Kota Piru, Kamis Kemarin, Lisaholet menyatakan, semua itu tergantung  Bupati, sebenarnya masi ada ruang untuk bisa di usulkan  penambahan jumlah kuotanya ke pemerintah pusat.

“Kalau memang dibutuhkan  kami selaku DPRD siap untuk mendampingi Pemerintah Daerah,” Terang Lisaholit

Lisaholet mengakui sangat merasa prihatin dengan  jumlah kuota yang di berikan oleh Pemerintah Pusat. Karena dengan pemberian jata kuota  yang seperti ini sangat  berdampak  bagi  para  pemuda dan puluhan ribu sarjana muda pencari kerja. Terlebih tenaga Honorer yang masi di bebani untuk Daerah.

Diakhir masa jabatannya, Lishollet memastikan, memberikan yang terbaik bagi Kepentingan masyarakat.

“Jadi kalau hal tersebut di kaitkan dengan tugas dan fungsi DPRD, sangatlah keliru, karena berbagai keluhan Apapun yang di sampikan, baik  Honorer, ataupun  K2 serta P3K sudah dibahas bersama di komisi komisi dan semua solusi telah disampaikan ke Pemerintah Daerah,” terangnya.

Lanjut dikatakan, solusi yang disampaikan semestinya dieksekusi pemerintah daerah, karena itu merupakan tugas mereka melalui Dinas terkait untuk bisa menyampaikan bahkan mengusulkan ke pemerintah Pusat.

“Perlu diketahui bahwa  tugas  DPRD suda di laksanakan, dan bukan hanya keluhan dari Para Honorer atau para tenaga Kontrak saja yang kita bahas, tetapi  semua keluhan serta masalah dan kendala yang terjadi di seluruh warga masyarakat  SBB.  Ketika disampaikan suda pasti diupayakan untuk mencari solusi serta jalan keluar yang terbaik ,” pungkasnya.***

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT
Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah
BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM
Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla
Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses
ICMI Maluku Gelar Maluku Business Forum 2026, Jusuf Kalla Tiba di Ambon Disambut Pangdam Pattimura dan Wagub
Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN
PAMA Dukung 17 Program Prioritas Pemkot Ambon, Sangadji: Pemuda Harus Jadi Motor Pembangunan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 08:21 WIT

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 November 2026 - 05:23 WIT

Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah

Senin, 2 November 2026 - 04:00 WIT

BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM

Senin, 2 November 2026 - 02:20 WIT

Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla

Minggu, 1 November 2026 - 14:29 WIT

Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses

Berita Terbaru

Trend Kesehatan

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 Nov 2026 - 08:21 WIT