Jakarta,– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah.” Forum strategis ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga jasa keuangan dalam mempercepat inklusi keuangan di seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai langkah nasional untuk memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Gubernur Hendrik Lewerissa menegaskan, Rakornas ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi lintas sektor guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berbasis keuangan inklusif.
“Percepatan akses keuangan adalah langkah strategis memperkuat ekonomi daerah. Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat harus mendapatkan dukungan nyata melalui kebijakan pembiayaan yang mudah, murah, dan tepat sasaran,” ujar Lewerissa.
Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen memperkuat peran TPAKD Daerah dengan memperluas kolaborasi bersama perbankan, lembaga keuangan non-bank, serta instansi teknis lainnya.
Upaya ini, kata Lewerissa, diharapkan mampu mempersempit kesenjangan akses keuangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Maluku.
“Maluku siap menjadi bagian dari gerakan nasional inklusi keuangan. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, kita dapat memastikan pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke pulau-pulau kecil dan pelosok,” tegas Gubernur.
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam arahannya menegaskan bahwa pemerataan akses keuangan bukan sekadar isu teknis, melainkan wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mendorong seluruh kepala daerah untuk melihat potensi UMKM di wilayah masing-masing agar dapat memperoleh akses pembiayaan. Pemerataan akses keuangan akan berdampak langsung pada kemajuan ekonomi daerah dan stabilitas makro nasional,” kata Airlangga.
Melalui partisipasi aktif dalam Rakornas TPAKD 2025, Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan komitmennya membangun ekosistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Sinergi kuat antara pusat dan daerah diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan hingga ke pelosok Nusantara.***
Discussion about this post