Pattimahu: LPG 3 Kg, Bahlil Lahadalia Representasi Negara dalam Keberpihakan Ekonomi Rakyat

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 7 Februari 2025 - 03:34 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

🙏 Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

  • “Subsidi LPG 3 Kg harus tepat sasaran! Subhan Pattimahu dukung kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam menertibkan distribusi demi keadilan ekonomi rakyat.”

Jakarta,– Polemik terkait distribusi LPG 3 kg terus menjadi perbincangan publik. Tokoh muda Maluku, Subhan Pattimahu, angkat bicara terkait kebijakan yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah dalam menertibkan distribusi LPG 3 kg merupakan bagian dari tugas negara dalam memastikan kebijakan energi berjalan dengan baik dan berpihak pada rakyat.

“Pengelolaan sumber daya alam sebagai kekayaan negara memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenaikan harga LPG 3 kg di tingkat eceran sering kali dipengaruhi oleh praktik korupsi yang perlu ditertibkan. Kami yakin kebijakan yang diambil ini bukan keputusan tiba-tiba, melainkan berdasarkan pengawasan lapangan yang telah dilakukan dalam waktu lama,” ujar Pattimahu, Selasa (6/2).

Ia menambahkan bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2023 juga menjadi dasar kebijakan ini.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak puas dengan harga eceran yang tinggi, namun tetap membeli LPG karena sudah menjadi kebutuhan pokok.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg dapat berlangsung secara adil, merata, dan terjangkau.

“Negara harus hadir untuk memberikan solusi terbaik, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menunjukkan keberpihakan ekonomi terhadap rakyat. Dari sisi sosial, masyarakat tentu akan tetap mencari gas ini meskipun harga naik. Jangan sampai negara kalah oleh pengusaha nakal dalam pengendalian harga LPG 3 kg,” tegas Pattimahu.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa subsidi untuk LPG 3 kg sudah sangat besar, mencapai Rp87 triliun per tahun.

Baca Juga :  Gubernur Maluku Resmikan Tiga Fasilitas Penunjang Kerja Sama Teknik di PT Samudera Indo Sejahtera

Oleh karena itu, pengawasan distribusi harus diperketat agar subsidi benar-benar tepat sasaran.

“Kami mendukung jika status pedagang pengecer dinaikkan menjadi sub-pangkalan dan didorong ke arah digitalisasi. Dengan begitu, harga jual bisa lebih terkontrol dan distribusi lebih merata, dari pusat hingga daerah,” tutup Ketua KNPI Maluku tiga Periode dan sekarang Wakil Ketua Umum DPP KNPI tersebut.

Kontrol Ketat untuk Keadilan Ekonomi

Polemik distribusi LPG 3 kg menjadi isu yang penting untuk diselesaikan. Dengan kebijakan yang lebih transparan dan pengawasan ketat, diharapkan harga gas bersubsidi tetap terkendali, sehingga masyarakat kecil tetap bisa menikmati energi dengan harga yang wajar.*** CNI-04

 

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT
Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah
BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM
Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla
Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses
ICMI Maluku Gelar Maluku Business Forum 2026, Jusuf Kalla Tiba di Ambon Disambut Pangdam Pattimura dan Wagub
Dukungan Menteri untuk Industri Sagu SBT Dipertegas di Forum Rapimnas KADIN
PAMA Dukung 17 Program Prioritas Pemkot Ambon, Sangadji: Pemuda Harus Jadi Motor Pembangunan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 08:21 WIT

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 November 2026 - 05:23 WIT

Pemprov Maluku Dorong 1.713 Lulusan Unpatti Jadi Penggerak Inovasi dan Pembangunan Daerah

Senin, 2 November 2026 - 04:00 WIT

BPC HIPMI Ambon dan Kanwil Kemenkum Maluku Bahas Kolaborasi Perlindungan HKI bagi Pelaku UMKM

Senin, 2 November 2026 - 02:20 WIT

Pemprov Papar Kondisi Ekonomi Maluku dalam Bisnis Forum ICMI, Harapkan Masukan Jusuf Kalla

Minggu, 1 November 2026 - 14:29 WIT

Danrindam XV/Pattimura Tegaskan Dugaan Penganiayaan Sertu A.H Diproses

Berita Terbaru

Trend Kesehatan

Diseminasi Studi Kelayakan Program Hilirisasi Sagu Kabupaten SBT

Senin, 2 Nov 2026 - 08:21 WIT