Piru, Maluku– Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Ir. Asri Arman, menegaskan komitmen pemerintahannya dalam mendorong percepatan pembangunan daerah melalui sinergi yang kuat dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Hal itu disampaikannya kepada wartawan pada Rabu (24/04/2025), menyusul agenda kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku di Kota Piru rabu kemarin.
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka peninjauan aset tanah milik Pemerintah Provinsi Maluku yang berada di wilayah Kabupaten SBB.
Menurut Bupati, kolaborasi ini merupakan bagian penting dalam mendukung penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang terintegrasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
“Sejak awal pemerintahan ini berjalan, kami telah intens melakukan koordinasi terkait status lahan milik provinsi. Hal ini penting agar ke depan tidak muncul konflik saat proses pembangunan dilakukan di atas asset-aset tersebut,” ujar Bupati Asri.
Ia mengakui bahwa persoalan kepemilikan tanah merupakan salah satu isu krusial yang selama ini menghambat pembangunan di SBB.
Tidak hanya berkaitan dengan aset milik provinsi, tetapi juga menyangkut klaim kepemilikan oleh masyarakat yang kerap kali memicu pemalangan kantor-kantor pemerintah.
“Kepemimpinan dari masa ke masa di SBB, masalah ini belum pernah tuntas. Maka dari itu, kami memilih untuk melakukan terobosan nyata sejak awal. Jika tanah yang digunakan untuk pembangunan adalah milik pemerintah, maka itu akan menjadi aset daerah dan menyelamatkan kita dari persoalan disclaimer,” tegasnya.
Mantan aggota DPRD Provinsi itu pun berharap, Pemerintah Provinsi Maluku dapat bersikap legowo dalam menyikapi tawaran Pemerintah Kabupaten SBB terkait pengelolaan tanah yang ada, melalui mekanisme hibah atau tukar guling.
“Tawaran ini bukan semata demi kepentingan SBB, tetapi juga untuk memastikan bahwa pembangunan di provinsi ini berjalan seimbang dan berkelanjutan. Provinsi Maluku tanpa SBB akan pincang, dan sebaliknya, SBB tidak mungkin berjalan sendiri tanpa dukungan provinsi. Apalagi dari pertemuan ke pertemua semua pihak mendukung untuk dihibahkan,” imbuhnya.
Pemerintah Kabupaten SBB juga memastikan bahwa persoalan tanah milik masyarakat akan terus menjadi perhatian serius. Upaya mediasi dan penyelesaian terbaik akan terus diupayakan agar proses pembangunan tidak lagi terhambat oleh konflik agraria.
“Semua langkah ini semata-mata untuk masa depan SBB yang lebih baik, demi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” tutup Bupati.***
Komentar