Ambon, Maluku– Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath, dalam 100 hari kepemimpinan mereka, menghadapi tantangan yang sangat besar. Sejak dilantik Februari lalu, Gubernur Maluku harus mengelola kondisi fiskal yang sulit, di mana keuangan daerah mengalami tekanan signifikan. Selain itu, konflik sosial yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat turut memperburuk situasi yang ada.
Namun, dalam situasi yang penuh tantangan ini, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembalikan kestabilan.
Alham Valeo, Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Ambon, Sabtu, (07/06) menyampaikan pandangannya terkait dengan kondisi yang sedang terjadi.
Menurutnya, meskipun ada beberapa inisiatif yang telah diluncurkan oleh gubernur, peran sektor swasta dan masyarakat dalam mendukung stabilitas sosial dan ekonomi sangatlah penting.
“Pemerintah daerah tentu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah fiskal dan konflik sosial ini. Namun, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk partisipasi sektor swasta dan masyarakat. KADIN Ambon siap untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kebijakan pemerintah, apalagi dalam kondisi yang serba sulit ini,” ujar Alham Valeo.
Alham menambahkan, sektor ekonomi juga harus menjadi prioritas dalam memulihkan situasi. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengaktifkan kembali sektor-sektor strategis yang ada di Maluku, seperti perikanan dan pariwisata, yang selama ini menjadi pilar utama perekonomian daerah. Dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada, Maluku bisa lebih mandiri dalam menghadapi krisis fiskal.
Dia akui, Maluku sebagai salah satu provinsi dengan ketergantungan fiskal yang tinggi, Maluku mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran daerah yang terbatas.
Banyak program dan kebijakan yang terhambat karena anggaran yang tidak mencukupi. Meski demikian, Gubernur Maluku telah berusaha mencari solusi, seperti pemangkasan anggaran tidak prioritas dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.
Namun, Alham Valeo menekankan bahwa tidak hanya pemerintah yang harus bekerja keras. Dunia usaha, khususnya sektor UMKM, harus diberi ruang lebih luas untuk berkembang. Menurutnya, banyak pengusaha lokal yang memiliki potensi besar, tetapi masih terkendala oleh birokrasi yang rumit dan ketidakpastian hukum.
“Maluku punya banyak potensi sumber daya alam dan manusia yang luar biasa. Oleh karena itu, KADIN terus mendorong agar ada sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta, serta memberikan kemudahan bagi UMKM untuk berkembang. Kami ingin menjadi mitra yang aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini,” katanya.
Sementara itu kata dia, konflik sosial antar kelompok masyarakat yang meletus di beberapa daerah Maluku juga menjadi perhatian serius. Meskipun sejumlah upaya damai telah dilakukan, ketegangan antar kelompok masih cukup tinggi.
Menurut Alham, peran pemimpin daerah sangat penting dalam meredakan ketegangan ini.
“Penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan. Kami melihat bahwa pemerintah daerah sudah berusaha dengan berbagai cara, namun kami berharap komunikasi antara berbagai kelompok yang berbeda semakin diperkuat,” tutur Alham.
Penyelesaian konflik ini, lanjutnya, juga memerlukan peran aktif dari masyarakat itu sendiri.
“Masyarakat juga perlu diajak untuk memahami pentingnya kerukunan dan saling menghormati perbedaan. Oleh karena itu, KADIN juga mengadakan berbagai program untuk mempererat hubungan antar kelompok di masyarakat,” tambahnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Alham tetap optimis bahwa dengan kerja keras dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Maluku bisa bangkit dan keluar dari krisis yang dihadapi.
“Kami yakin, dengan semangat gotong royong, Maluku bisa menghadapi tantangan ini. Kami siap mendukung langkah-langkah pemerintah untuk membawa perubahan positif bagi daerah ini,” tutup Alham.***
Komentar