- Ini bukan sekadar penyimpangan teknis, tapi sebuah pengkhianatan ideologis.
Oleh: Lutfi Wael, BPH Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Maluku
Ambon, Maluku– Musywil VIII PWPM Maluku semestinya menjadi momentum kristalisasi visi besar Pemuda Muhammadiyah—sebuah peneguhan komitmen terhadap nilai-nilai keumatan, kebangsaan, dan kepemudaan yang mencerahkan. Tema besar Musywil ini, yang digelar pada 14–15 Juli 2025 di Gedung Anshari Alfatah Ambon, mengusung semangat perubahan dan peradaban.
Aura optimisme memancar dari wajah para tokoh nasional dan daerah, termasuk Wakil Menteri Ristekdikti, Ketua Wilayah Muhammadiyah Maluku, jajaran birokrat Pemprov, serta warga Muhammadiyah yang hadir. Namun, di balik kemegahan itu, terselip luka dalam yang mencederai nilai-nilai luhur organisasi.
Ironi itu begitu nyata. Spirit fastabiqul khairat yang seharusnya menjadi roh perjuangan, justru dikubur hidup-hidup oleh mereka yang berdiri di podium Musywil—melontarkan retorika muluk tentang “Negarawan Muda”, namun secara brutal mengkhianati nilai-nilai tersebut dalam praktiknya.
Saya memang tidak hadir langsung dalam pembukaan Musywil, tetapi saya menyaksikan dengan seksama rekaman pidato Ketua Wilayah, Saudara Moh. Ansari.
Narasinya begitu menggugah, tentang peran strategis Pemuda Muhammadiyah dalam membangun peradaban dan membawa Maluku menuju kemajuan. Namun sayang, narasi dan aksi ternyata tak berjalan seiring. Apa yang terjadi setelah itu justru menunjukkan pengkhianatan terang-terangan terhadap konstitusi organisasi.
Pelanggaran terhadap AD/ART dilakukan secara vulgar—tanpa rasa malu dan tanpa kehormatan terhadap prinsip musyawarah yang menjadi roh kaderisasi Muhammadiyah.
Ini bukan sekadar penyimpangan teknis, tapi sebuah pengkhianatan ideologis. Ironisnya, pelakunya adalah mereka yang seharusnya menjadi penjaga gawang nilai—termasuk Moh. Ansari sendiri, yang bukan hanya menjabat sebagai Ketua Wilayah, tapi juga merupakan bagian dari kepengurusan pusat Pemuda Muhammadiyah.
Sebagai elite organisasi, seharusnya mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah konstitusi, bukan menjadi aktor intelektual di balik penghancurannya. Sikap dan tindakan Moh. Ansari cs justru mencerminkan wajah kelam kepemimpinan yang dibalut ambisi kekuasaan. Mereka menjadikan struktur organisasi sebagai alat legitimasi, bukan sarana dakwah.
Perilaku para durjana ini adalah noda dalam sejarah PWPM Maluku—warisan buruk yang akan terus dikenang sebagai simbol kehancuran moral dan etik dalam kepemimpinan.
Narasi-narasi megah di podium Musywil pun kini tak lebih dari sampah retorika, karena ditelan oleh arogansi dan kepicikan pribadi.
Dalam catatan sejarah Pemuda Muhammadiyah Maluku, inilah Musywil paling memalukan. Sebuah forum yang semestinya menjadi pesta demokrasi kader justru disulap menjadi arena transaksi kekuasaan, mencederai mekanisme mendasar yang telah diatur secara tegas dalam AD/ART. Lebih memilukan, pengkhianatan ini dilakukan oleh mereka yang berada di lingkaran terdekat struktur wilayah.
Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Mereka yang semestinya menjadi agent of democratic transformation, justru menjelma menjadi perusak demokrasi itu sendiri—demi ambisi kekuasaan untuk tetap bercokol di tampuk pimpinan.
Catatan ini lahir dari nurani kader Pemuda Muhammadiyah Maluku, sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi kekuasaan dan pembusukan nilai dalam tubuh organisasi. Jika visi negarawan telah dikorup oleh perilaku nerakawan, maka inilah saatnya kita bersuara: agar sejarah tidak dibungkam oleh kepentingan sesaat.***
Komentar