Namlea, Maluku – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Buru mendesak Inspektorat Daerah agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Nusa Gelang, khususnya pada masa kepemimpinan sebelumnya. Desakan itu disampaikan Sekretaris KNPI Buru, Gadri Fatsey, yang menegaskan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik melalui tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami mendesak Kepala Inspektorat Kabupaten Buru untuk mengevaluasi dan mengaudit seluruh anggaran serta aset BUMD PD Nusa Gelang pada masa kepemimpinan Rivai Duillah dan jajaran,” ujar Fatsey dalam keterangannya di Namlea, Jumat (27/6/2025).
Menurut Fatsey, keberadaan BUMD bukan semata-mata soal struktur organisasi bisnis milik pemerintah, tetapi memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Fungsi utama BUMD adalah menjadi lokomotif ekonomi daerah. Jika dikelola secara profesional, BUMD bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan memperkuat kemandirian ekonomi. Tapi jika pengelolaannya bermasalah, justru menjadi beban publik,” tegasnya.
Ia menambahkan, audit yang diminta bukanlah bentuk kriminalisasi, melainkan langkah korektif untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi tata kelola korporasi milik daerah. Fatsey juga menyayangkan minimnya transparansi dalam pelaporan kinerja dan pengelolaan aset PD Nusa Gelang selama beberapa tahun terakhir.
“Audit ini harus dilihat sebagai upaya memperbaiki manajemen, bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola BUMD betul-betul digunakan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.
KNPI Buru juga menyerukan agar Pemerintah Kabupaten Buru mulai merancang sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja seluruh BUMD di bawah naungan pemerintah daerah, termasuk penilaian periodik yang melibatkan unsur independen.
“Jangan sampai BUMD hanya jadi formalitas dalam struktur ekonomi daerah, tapi kosong kontribusinya. Kalau tata kelolanya sehat, maka masyarakat akan merasakan manfaatnya,” kata Fatsey.
Desakan dari KNPI ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi arah kebijakan BUMD, termasuk menata ulang struktur pengawasan internal dan memperjelas orientasi bisnis yang berdampak pada publik.
KNPI dibawah kepemimpinan Muhajir S Miru ini memastikan akan terus mengawal isu ini sebagai bagian dari peran pemuda dalam memastikan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.***
Komentar