Ambon, Maluku– Pemerintah Kota Ambon menegaskan bahwa seluruh kerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Wali Kota Bodewin Wattimena dan Wakil Wali Kota Ely Toisuta berfokus pada kerja nyata membangun kota, bukan sekadar pencitraan.
Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemerintah Kota Ambon, Ronald Lekransy, dalam keterangannya kepada media.
Menurutnya, sejak awal menjabat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah menunjukkan komitmen kuat dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
“Komitmen penyelenggaraan pemerintahan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat ini adalah kerja untuk bikin bagus Ambon, bukan pencitraan,” tegas Lekransy.
Ia menjelaskan bahwa visi “Bangun Ambon Par Samua” telah menjadi dasar utama dalam setiap langkah kebijakan yang diambil, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Bagaimana mengupayakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan – itu yang menjadi fokus,” tambahnya.
Ronald Lekransy juga menanggapi sejumlah opini publik yang menyebut kinerja Wali Kota terkesan hanya pencitraan. Ia menilai anggapan tersebut keliru dan tidak berdasar.
“Masyarakat dapat menilai sendiri kerja-kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ambon hingga saat ini – apakah itu hanya pencitraan atau kerja nyata. Karena dua hal ini berbeda secara prinsipil dalam konteks pembangunan,” jelasnya.
Ia menjelaskan, pencitraan cenderung fokus pada membangun persepsi publik dan promosi, sedangkan kerja nyata menitikberatkan pada hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam 210 hari masa kerja, Lekransy menyebutkan sejumlah program prioritas yang telah dijalankan sebagai wujud kerja nyata pemimpin Kota Ambon saat ini.
“Hari ini dalam 210 hari kerja Walikota dan wakil walikota Ambon, kita lihat bagaimana komitmen membangun ambon menjadi Kota cerdas, melalui berbagai upaya – Upaya pembangunan, pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk upaya optimalisasi PAD, ujar Lekransy.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa Wali Kota dan Wakil Wali Kota terbuka membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi kemasyarakatan (OKP) dan kelompok masyarakat lainnya, guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.
“Kemitraan ini diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terpenuhi,” jelasnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa kemitraan ini tidak serta-merta membatasi fungsi kritis masyarakat.
“Sebaliknya, kami berharap peran kritis masyarakat tetap berjalan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah,” tambahnya.
Terkait pembangunan jalan di Negeri Batu Merah yang menjadi perhatian publik, Lekransy menjelaskan bahwa ruas Jalan Sudirman merupakan jalan nasional yang pengelolaannya berada di bawah kewenangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku, bukan Pemkot Ambon.
Sedangkan untuk ruas Jl. Batu Tagepe dan Jl. Amalatu yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Ambon, akan segera dikerjakan dalam waktu dekat.
“Proses administrasi untuk kontrak kerja sudah berjalan. Pembangunan ini akan dilakukan dengan prinsip pemerataan dan keadilan,” ungkapnya.
Menutup keterangannya, Lekransy mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pembangunan Kota Ambon.
“Mari katong sama-sama bangun Ambon. Pasti semua mau Ambon ini jadi lebih baik – Ambon par katong samua,” pungkasnya. ***
Discussion about this post