Ambon, Maluku — Dialog Green Mining yang digagas DPD KNPI Maluku mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif. Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wadjo dan anggota Komisi II DPRD Maluku Suleman Letsoin memastikan kesiapan materi substantif, paper kebijakan, hingga bahan tayang konstruktif menjelang pelaksanaan Green Mining Dialog yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Desember 2025.
Keseriusan itu dibocorkan Ketua Panitia Penyelenggara Green Mining Dialog, Pinuel M. Sopalatu. Ia mengatakan, kedua legislator muda tersebut terlibat aktif sejak tahap awal persiapan kegiatan.
“Kedua pemateri ini sangat intens berkomunikasi dengan panitia. Selain memastikan kesiapan teknis kegiatan, mereka juga secara khusus meminta agar media tayang dan materi disiapkan secara proporsional, berbasis data, dan relevan dengan kondisi Maluku,” kata Pinuel kepada wartawan di Ambon, Sabtu (13/12).
Menurut Pinuel, materi yang disiapkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga diarahkan untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta, terutama terkait tata kelola Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), koperasi tambang, serta prinsip pertambangan yang ramah lingkungan dan sadar budaya.
Dikonfirmasi, Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wadjo menegaskan bahwa dialog tersebut memiliki nilai strategis bagi arah pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Kegiatan ini penting karena pertambangan di Maluku tidak bisa lagi dikelola dengan pendekatan eksploitatif. Kita membutuhkan paradigma baru yang menempatkan lingkungan, masyarakat adat, dan keberlanjutan ekonomi sebagai satu kesatuan,” ujar Alhidayat.
Ia menambahkan, DPRD Maluku, khususnya Komisi III, berkepentingan memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi, berwawasan lingkungan, serta tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
“Green mining harus dimaknai sebagai komitmen bersama. Bukan hanya soal teknologi ramah lingkungan, tetapi juga kepatuhan hukum, perlindungan ruang hidup masyarakat, serta keberpihakan pada kesejahteraan rakyat. Dialog ini menjadi ruang penting untuk menyamakan perspektif itu,” tegasnya.
Hal senada disampaikan anggota Komisi II DPRD Maluku, Suleman Letsoin. Ia mengapresiasi inisiatif DPD KNPI Maluku yang dinilainya mampu menghadirkan diskursus kritis dan konstruktif mengenai pertambangan rakyat.
“Saya memberikan apresiasi kepada KNPI Maluku karena berani mengambil peran strategis. Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya alam, tetapi harus terlibat aktif, terdidik, dan memahami aspek regulasi serta ekonomi hijau,” kata Letsoin.
Menurut Letsoin, penguatan WPR dan koperasi pertambangan rakyat merupakan peluang besar bagi daerah, namun harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola yang akuntabel.
“Kami ingin materi yang disampaikan nanti benar-benar memberi pemahaman utuh kepada peserta, mulai dari mekanisme perizinan, peluang koperasi, hingga risiko sosial dan ekologis yang harus diantisipasi,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penyusunan materi dialog melibatkan kalangan akademisi. Salah satunya adalah Dr. Ir. Samin Botanri, akademisi Universitas Darussalam Ambon yang juga merupakan tenaga ahli Komisi II DPRD Maluku.
“Akademisi kami libatkan agar materi yang dipaparkan tidak hanya normatif, tetapi berbasis kajian ilmiah dan penalaran kebijakan yang kuat,” jelas Letsoin.
Sementara itu, Ketua DPD KNPI Maluku, Arman Kalean, menjelaskan bahwa Green Mining Dialog dirancang sebagai ruang strategis untuk memperkuat peran pemuda dalam tata kelola pertambangan berkelanjutan di Maluku.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah memperkuat pemahaman pemuda tentang konsep green mining dan tata kelola Wilayah Pertambangan Rakyat, baik dari sisi teknis, regulasi, ekologis, maupun sosial,” kata Arman.
Menurutnya, dialog ini juga akan mengulas kerangka regulasi tambang rakyat, peluang koperasi, serta mekanisme perizinan WPR–IPR sesuai Undang-Undang Minerba, termasuk batas kewenangan pemerintah daerah dan pusat.
Selain itu, peserta diajak mengidentifikasi berbagai risiko sosial, budaya, dan ekologis dalam pengembangan pertambangan daerah, seperti potensi konflik lahan, dampak terhadap masyarakat adat, hingga degradasi lingkungan.
“Dari dialog ini, kami menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan sebagai kontribusi nyata pemuda dalam pembangunan daerah yang inklusif, aman, dan sadar budaya,” tegas Arman.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut diharapkan mampu membangun sinergi antara pemuda, pemerintah, akademisi, lembaga adat, tokoh agama, dan sektor usaha dalam penguatan tata kelola pertambangan rakyat.
Green Mining Dialog mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Daerah: Sinergi Pemuda dalam Optimalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat yang Ramah Lingkungan, Inklusif, dan Sadar Budaya”.
Dialog ini akan digelar secara luring di Elizabeth Hotel Ambon, dengan jumlah peserta diperkirakan mencapai 100 orang dari berbagai unsur pemangku kepentingan.
“Kami juga berharap, Gubernur Maluku dapat ambil bagian melalui perannya sebagai Keynote Speec dalam agenda ini. Hal ini penting untuk memotivasi kami anak muda untuk mengawal pembangunan Maluku dari berbagai arah,” pungkasnya.****
Komentar