Ambon, Maluku– Agenda Green Mining Dialog 2025 yang digelar DPD KNPI Maluku menjadi ruang konsolidasi gagasan pemuda dalam menyikapi kebijakan strategis sektor energi, khususnya proyek migas Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, aktivis lingkungan, serta tokoh adat untuk membahas arah pembangunan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Dalam dialog tersebut, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Doljer Unawekla, menegaskan bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak boleh terjebak pada politik kompromi yang mengabaikan kepentingan masyarakat adat demi kepentingan investasi.
“Jika pemerintah lebih mendengar suara korporasi dibandingkan masyarakat adat, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap Tanimbar. Pemuda tidak akan tinggal diam,” kata Doljer dalam sesi diskusi.
Menurutnya, pengalaman nasional menunjukkan banyak proyek besar gagal memberikan keadilan sosial akibat praktik politik transaksional, birokrasi yang permisif, serta lemahnya keberanian pemimpin daerah dalam membela hak masyarakat. Karena itu, ia menilai Blok Masela tidak boleh dijadikan ruang kompromi politik maupun komoditas tawar-menawar kekuasaan.
Doljer juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap nilai adat Duan Lolat yang hidup dan mengikat masyarakat Tanimbar.
Ia menyebut adat bukan sekadar ornamen budaya dalam proyek pembangunan, melainkan fondasi sosial-politik yang harus menjadi rujukan negara dan investor.
“Adat itu bukan dekorasi proyek. Itu mandat rakyat yang wajib dihormati,” ujarnya.
Lebih lanjut, KNPI Maluku menyatakan komitmennya untuk mengawal secara ketat setiap kebijakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaan Blok Masela.
Pemuda, kata Doljer, menolak segala bentuk praktik elit yang menjadikan investasi sebagai alasan untuk mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
“Kami tidak ingin ada elit politik yang menjual Tanimbar atas nama investasi. Blok Masela harus dikawal dengan kepala tegak,” tegasnya.
Dalam rekomendasi dialog, KNPI mendorong pembentukan ruang komunikasi atau “meja politik baru” yang melibatkan pemuda, tokoh adat, dan pemerintah daerah. Tujuannya untuk memastikan setiap kebijakan strategis terkait Blok Masela dibahas secara terbuka dan partisipatif.
Doljer menambahkan, arah kebijakan energi harus dibangun di atas prinsip perlindungan masyarakat, penghormatan adat, dan keberlanjutan lingkungan sebelum berbicara soal keuntungan ekonomi.
Green Mining Dialog 2025, menurutnya, menjadi penegasan sikap pemuda Maluku, khususnya Tanimbar, untuk tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek politik yang ikut menentukan masa depan wilayahnya.
“Blok Masela bukan sekadar proyek migas, tetapi ujian politik bagi keberanian pemerintah dalam membela masyarakat dan wilayah timur Indonesia,” pungkas Doljer.***
Komentar