Ambon, Maluku,- Pemerintah Provinsi Maluku menggagas pembangunan pelabuhan terintegrasi, guna memutus ketergantungan distribusi logistik dari Surabaya dan Makassar, yang selama ini memicu tingginya harga komoditas di wilayah kepulauan. Kamis (26/02/2026).
Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam keterangan pers di Ambon menegaskan, bahwa posisi strategis Maluku di kawasan timur Indonesia belum ditopang infrastruktur logistik yang memadai.
Akibatnya, distribusi barang harus melalui pelabuhan luar daerah sebelum masuk ke Maluku, sehingga terjadi biaya penanganan ganda (double handling) yang berdampak pada mahalnya harga di pasar.
“Tujuan utama kami sederhana, menekan disparitas harga dan memperkuat daya saing Maluku sebagai hub logistik timur Indonesia,” ujarnya.
Menurut Lewerissa, proyek yang dirancang bukan sekadar pelabuhan bongkar muat, tetapi kawasan terintegrasi yang mencakup pelabuhan logistik, perikanan, terminal Ro-Ro, hingga fasilitas terminal LNG dan bahan bakar.
Gagasan ini merupakan kelanjutan dari rencana lama yang sempat dikenal sebagai Ambon New Port, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, namun belum terealisasi.
Awalnya, Pemprov Maluku mengusulkan lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat guna mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi agar tidak terpusat di Pulau Ambon. Namun, hasil studi awal dan kajian kelayakan yang difasilitasi World Bank menunjukkan lokasi paling ideal berada di Pulau Ambon.
Pertimbangannya antara lain infrastruktur pendukung yang telah tersedia, kedekatan dengan Pelabuhan Yos Sudarso serta Bandar Udara Pattimura, serta besarnya pasar karena populasi terbesar Maluku berada di Kota Ambon dan sekitarnya.
Dengan integrasi darat, distribusi dari kapal ke pesawat atau sebaliknya dapat dilakukan tanpa biaya tambahan.
“Kalau dibangun jauh dari pusat distribusi, barang harus ditangani dua kali. Itu membuat ongkos naik dan harga jadi tidak kompetitif,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, Pemprov menegaskan proyek ini tidak memungkinkan menggunakan APBD karena keterbatasan fiskal daerah. Skema yang disiapkan melalui APBN atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan dukungan lembaga internasional.
Pemprov juga telah berkoordinasi dengan Bappenas untuk memasukkan proyek ini dalam daftar prioritas pendanaan luar negeri melalui mekanisme “Buku Biru” dan “Buku Hijau” sebagai syarat dukungan pembiayaan internasional.
Terkait kunjungan ke Osaka, Lewerissa meluruskan bahwa kehadirannya bersama Bupati Seram Bagian Barat hanya sebagai saksi penandatanganan pra-studi kelayakan antara pihak swasta. Tidak ada penandatanganan komitmen pembangunan oleh Pemprov Maluku.
“Itu baru tahap pra-studi. Keputusan akhir tetap berbasis kajian ilmiah dan kelayakan teknis, bukan pertimbangan politik,” tegasnya.
Ia juga membantah tudingan pemborosan anggaran dalam kunjungan luar negeri tersebut. Menurutnya, biaya yang digunakan justru paling rendah dibanding agenda promosi investasi sebelumnya, dan seluruh penggunaan anggaran dilakukan secara transparan.
Pemprov menargetkan pelabuhan terintegrasi ini menjadi pintu masuk logistik, perikanan, dan energi di Maluku, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru yang lebih merata di wilayah kepulauan.*
Komentar