Ambon, Maluku– Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mulai menyiapkan pendekatan baru dalam mengendalikan inflasi daerah, melalui pengembangan konsep SIKENDALI AMBON (Sinergitas Kendali Inflasi dan Neraca Logistik Ambon).
Inisiatif yang dibahas dalam rapat rutin Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Jumat (30/10/2026) tersebut, diarahkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah dalam mendeteksi potensi gejolak harga, sebelum berdampak terhadap masyarakat.
Konsep ini melibatkan sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok, mulai dari distributor, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), BMKG, Krimsus hingga Pelindo, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Lekransy mengatakan, pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan yang lebih luas, daripada sekadar memantau pergerakan harga komoditas di pasar.
“Pemerintah perlu mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menghambat ketersediaan barang, termasuk kondisi persediaan, kebutuhan masyarakat, kelancaran pengiriman dan perkembangan situasi cuaca,” kata Lekransy kepada wartawan, di Ambon.
Menurutnya, karakteristik Ambon sebagai daerah kepulauan membuat stabilitas pasokan sangat dipengaruhi aktivitas distribusi antardaerah.
Gangguan pelayaran, perubahan cuaca maupun keterlambatan pengiriman dapat memicu persoalan ketersediaan barang, yang kemudian berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen.
Melalui SIKENDALI AMBON, berbagai informasi dari instansi dan pelaku usaha akan dihimpun dalam satu kerangka analisis. Informasi tersebut mencakup perkembangan harga, produksi, stok, kebutuhan, pasokan, aktivitas logistik, distribusi hingga jadwal pelayaran.
“Data yang terkumpul tidak langsung digunakan sebagai dasar kebijakan, tetapi terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan dan pencocokan, untuk memastikan keakuratan informasi. Setiap data juga harus memiliki kejelasan sumber, ukuran, periode pencatatan serta waktu pemutakhiran,” ujar dia.
Lekransy menjelaskan, hasil pengolahan informasi tersebut nantinya menjadi bahan, untuk mengidentifikasi potensi gangguan rantai pasok, memperkirakan risiko kenaikan harga, hingga menyusun rekomendasi langkah penanganan. Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait dapat menentukan bentuk intervensi berdasarkan kondisi yang teridentifikasi.
Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dari distributor, dalam mendukung keberhasilan konsep tersebut.
Namun, kebutuhan data pemerintah tetap dibatasi pada informasi yang berkaitan dengan kepentingan pengendalian inflasi, terutama menyangkut harga, ketersediaan stok dan kelancaran distribusi, tanpa harus memasuki informasi rahasia perusahaan.
“SIKENDALI AMBON merupakan konsep TPID Kota Ambon, untuk mengubah pola pengendalian dari sekadar melihat perubahan harga menjadi membaca risiko di sepanjang rantai pasok. Dengan data yang terintegrasi dan terverifikasi, TPID dapat memperoleh informasi lebih cepat, untuk menentukan langkah yang tepat sesuai kewenangan masing-masing,” sebut Lekransy.
Ia menambahkan, penerapan konsep tersebut tidak dilakukan secara instan. Kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas dan ketersediaan data, perlindungan informasi, kemampuan sumber daya manusia, serta komitmen kerja sama antar lembaga menjadi sejumlah aspek yang harus dipersiapkan.
Lekransy berharap, SIKENDALI AMBON dapat berkembang menjadi instrumen pendukung kebijakan TPID, yang mampu mempercepat respons terhadap potensi gangguan pasokan dan gejolak harga.
“Dengan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, pengendalian inflasi di Kota Ambon diharapkan lebih terukur, antisipatif dan berkesinambungan,” harap Lekransy.***
Komentar