Ambon, Maluku— Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Maluku, Reza Nuhuyanan, mendesak PT PLN (Persero) segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis listrik yang telah berlangsung sekitar dua bulan di wilayah Kota Tual, khususnya di Kecamatan Pulau-Pulau Kur dan Kecamatan Kur Selatan.
Desakan tersebut ditujukan langsung kepada General Manager Unit Induk Wilayah (UIW) Maluku dan Maluku Utara agar turun ke lapangan memastikan percepatan penanganan gangguan pasokan listrik di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam keterangannya kepada media, Senin (2/2/2026), Reza menilai persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa, melainkan telah berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sudah dua bulan berjalan. Sangat disayangkan jika kondisi ini terkesan dibiarkan. Ini bukan persoalan sepele. Masyarakat membutuhkan kepastian dan solusi konkret,” ujarnya.
Menurutnya, pemadaman listrik berkepanjangan berpotensi menimbulkan instabilitas sosial serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.
Dari sisi ekonomi, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, pedagang kecil, hingga usaha rumahan disebut mengalami kerugian akibat terganggunya aktivitas produksi dan penyimpanan.
Sektor pendidikan juga terdampak. Para siswa dilaporkan kesulitan belajar pada malam hari karena keterbatasan pencahayaan dan minimnya akses terhadap perangkat elektronik yang membutuhkan pasokan listrik stabil.
KNPI Maluku meminta PLN menyampaikan penjelasan resmi kepada publik terkait penyebab krisis listrik, langkah-langkah yang telah diambil, serta batas waktu penyelesaian yang jelas. Transparansi, kata Reza, merupakan bentuk tanggung jawab moral dan institusional kepada masyarakat, terutama di wilayah kepulauan.
Selain itu, KNPI mendesak manajemen UIW Maluku-Maluku Utara menyiapkan langkah darurat, termasuk penambahan daya, optimalisasi mesin pembangkit, serta dukungan genset mobile guna menjamin stabilitas pasokan listrik menjelang bulan suci Ramadhan.
“Negara tidak boleh kalah oleh persoalan teknis. Masyarakat Kur dan Kur Selatan berhak memperoleh pelayanan listrik yang layak,” tegasnya.
Komentar