Jakarta – Rencana pembangunan kawasan logistik terpadu Maluku Integrated Logistic Hub (MILH) memasuki tahap persiapan setelah memperoleh dukungan dari Bank Dunia (World Bank). Pemerintah Provinsi Maluku optimistis proyek strategis tersebut dapat direalisasikan melalui peletakan batu pertama (groundbreaking) pada 2027.
Optimisme tersebut disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, jajaran deputi Kementerian Bappenas, serta perwakilan Bank Dunia di Kantor Kementerian Bappenas, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Hendrik, dukungan yang diberikan Bank Dunia menjadi sinyal positif bagi percepatan pengembangan kawasan logistik terpadu yang diproyeksikan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Maluku.
“Bagi Maluku, ini bukan semata-mata pelabuhan. Ini adalah pembangunan kawasan, di mana pelabuhan integrasi itu menjadi core infrastructure atau infrastruktur utamanya,” kata Hendrik.
Ia menjelaskan, Maluku Integrated Logistic Hub dirancang bukan hanya sebagai fasilitas pelabuhan, melainkan sebagai kawasan industri dan logistik terpadu yang mampu mendorong aktivitas ekonomi baru, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan daya saing investasi di Maluku.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Maluku didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Anton Lailossa dan Kepala Badan Penghubung Maluku di Jakarta Saiful Indra Patta.
Hendrik menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Bappenas, serta Bank Dunia dan lembaga internasional lainnya yang menunjukkan komitmen mendukung pembangunan kawasan logistik terpadu tersebut.
“Pemerintah dan masyarakat Maluku mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Bappenas dan kementerian teknis lainnya. Kami juga berterima kasih atas partisipasi Bank Dunia serta lembaga-lembaga lain yang berminat mendukung pembangunan Maluku Integrated Logistic Hub,” ujarnya.
Pemprov Maluku menempatkan proyek tersebut sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah yang diharapkan mampu berjalan seiring dengan proyek strategis nasional lainnya, seperti pengembangan Blok Masela.
Menurut Hendrik, keberadaan dua proyek besar tersebut akan memberikan dampak signifikan terhadap transformasi ekonomi Maluku, sekaligus mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain memperkuat sistem logistik dan rantai pasok, pembangunan kawasan tersebut juga diproyeksikan membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memperkirakan proyek ini mampu menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru, baik pada tahap pembangunan maupun pengembangan kawasan ekonomi pendukungnya.
“Ini bukan hanya pembangunan pelabuhan, tetapi juga pembangunan kawasan ekonomi yang akan berkembang di sekitarnya. Karena itu, potensi penyerapan tenaga kerja cukup besar,” kata Hendrik.
Sementara itu, Kepala Bappeda Provinsi Maluku Anton Lailossa mengungkapkan bahwa Kementerian Bappenas telah merekomendasikan kepada Bank Dunia untuk segera memulai berbagai kajian dan penelitian sebagai bagian dari tahapan awal pengembangan proyek tersebut.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan lembaga internasional, Maluku Integrated Logistic Hub diharapkan menjadi fondasi penting bagi penguatan konektivitas, peningkatan investasi, serta percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia, khususnya Maluku.***
Komentar