Cibubur,– Pemerintah Provinsi Maluku mendorong sektor perikanan dan rempah tidak sekadar menjadi komoditas unggulan daerah, tetapi berkembang menjadi kekuatan ekonomi bernilai tambah yang mampu menembus pasar global.
Komitmen tersebut disampaikan Pemprov Maluku dalam Forum Harmony Indonesia 1881 yang berlangsung di Hotel Artotel Living World, Cibubur, Bogor, Selasa (18/8/2026).
Sambutan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, SH., LLM., yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Maluku Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan, Umar Alhabsy, menegaskan bahwa karakter geografis dan kekayaan sumber daya Maluku menjadi modal penting untuk membangun ekonomi daerah yang terhubung dengan pasar nasional dan internasional.
Forum yang digagas Africa, Asia Middle East Chamber of Commerce (AAMECC) Indonesia dengan tema “Sinergitas Global, Kearifan Lokal untuk Indonesia Emas” itu mempertemukan sejumlah tokoh nasional dan internasional, termasuk Ketua DPD RI, Deputi Otorita IKN, Deputi Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet, Direktur Jenderal Kebudayaan, para raja dan sultan serta pemimpin adat se-Nusantara, dan pelaku usaha dari Afrika, Asia, dan Timur Tengah.
Dalam forum tersebut, Pemprov Maluku memperkenalkan karakter Maluku sebagai provinsi kepulauan yang menjadikan laut sebagai ruang hidup sekaligus sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Maluku memiliki wilayah sekitar 712.498 kilometer persegi, dengan 93,5 persen di antaranya merupakan perairan. Provinsi ini terdiri atas 1.422 pulau dengan garis pantai mencapai 10.914 kilometer.
Kondisi tersebut dinilai memberikan keunggulan komparatif bagi pengembangan ekonomi berbasis kelautan, pertanian, pariwisata, dan energi terbarukan.
Pada sektor kelautan dan perikanan, Maluku berada pada tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yakni WPP 714, 715, dan 718 yang mencakup Laut Banda, Laut Seram, hingga Laut Arafura.
Komoditas tuna, cakalang, dan tongkol menjadi salah satu kekuatan perikanan Maluku. Namun, pemerintah daerah melihat peluang investasi yang lebih besar pada sektor hilir, termasuk pengolahan hasil perikanan, pembangunan rantai dingin atau cold chain, pengalengan, serta pemanfaatan teknologi modern.
Potensi budidaya laut juga masih terbuka luas. Dari sekitar 158 ribu hektare potensi lahan budidaya laut, pemanfaatannya saat ini baru sekitar 3.816 hektare.
Selain perikanan, pemerintah daerah mendorong komoditas pala dan cengkeh sebagai bagian dari pengembangan ekonomi baru berbasis rempah. Identitas Maluku sebagai Kepulauan Rempah diarahkan untuk tidak berhenti sebagai warisan sejarah, tetapi dikembangkan melalui standardisasi mutu, penguatan merek, hilirisasi, dan pengembangan produk turunan.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat daya saing produk Maluku di pasar nasional dan internasional.
Di luar dua sektor tersebut, Pemprov Maluku juga menawarkan peluang investasi pada pariwisata bahari dan cagar budaya serta energi terbarukan. Sejumlah destinasi seperti Banda Neira, Kepulauan Kei, Pantai Ora, Ngurbloat, Ngurtafur, dan Pulau Bair dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui investasi akomodasi, transportasi antarpulau, hingga desa wisata.
Sementara karakter kepulauan Maluku membuka peluang pengembangan energi berbasis tenaga surya, angin, mikrohidro, biomassa, panas bumi, hingga energi laut.
Pemprov Maluku juga memaparkan sejumlah proyek strategis yang diharapkan menjadi pengungkit transformasi ekonomi daerah. Di antaranya pengembangan Blok Masela, Maluku Integrated Logistics Hub, pengembangan Pariwisata Banda, Bendungan Way Apu, serta program hilirisasi pala dan kelapa.
Gubernur Maluku melalui Alhabsy menegaskan, proyek strategis tersebut harus memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Pembangunan, kata dia, tidak boleh berhenti pada penyelesaian proyek fisik.
“Jadi untuk proyek strategis tidak boleh berhenti sebagai proyek fisik semata, melainkan harus menjadi pengungkit terbentuknya rantai nilai, lapangan kerja baru, industri lokal, UMKM yang kuat, serta menghubungkan Maluku dengan pasar nasional maupun global,” tegasnya.
Karena itu, Pemprov Maluku membuka ruang kemitraan dengan investor global untuk mengembangkan potensi daerah secara inklusif dan berkelanjutan.***
Komentar