MBD, TrendingMaluku.com — Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Jeremias, meminta polemik pembangunan Rehabilitasi Pelabuhan Laut Tepa Tahun 2025 tidak menghambat pembangunan infrastruktur pelabuhan lain di Maluku Barat Daya (MBD).
Anos menegaskan setiap penggunaan uang negara wajib diawasi dan dipertanggungjawabkan. Namun, ia meminta setiap dugaan pelanggaran diuji berdasarkan dokumen, fakta lapangan dan penjelasan teknis.
“Jangan sampai karena satu polemik, kemudian pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat MBD ikut menjadi korban,” tegas Anos.
Tiga Tiang Pancang Jadi Sorotan
Anos juga menanggapi persoalan penggunaan tiga batang tiang pancang sisa pekerjaan Pelabuhan Kroing Tahun 2016 dalam proyek Tepa.
Menurut penjelasan teknis yang diterimanya, tiga tiang tersebut digunakan pada satu titik setelah tiang existing mengalami patah atau roboh saat pekerjaan berlangsung.
“Jangan tiga batang tiang pada satu titik kemudian digambarkan seolah-olah seluruh Pelabuhan Tepa menggunakan tiang pancang bekas. Itu dua hal yang berbeda,” ujarnya.
Ia menyebut material tersebut dinilai masih layak dan penggunaannya disebut telah mendapat persetujuan teknis. Namun, Anos menegaskan seluruhnya tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.
“Kalau ada kesalahan, perbaiki. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau ada kerugian negara, pertanggungjawabkan,” katanya.
Jangan Sampai Rakyat yang Membayar
Anos mengingatkan pelabuhan merupakan urat nadi masyarakat kepulauan. Gangguan terhadap pelabuhan akan berdampak langsung pada transportasi, distribusi kebutuhan pokok hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau pelabuhan terganggu, kapal sulit sandar dan bongkar muat terganggu, yang membayar mahal bukan pejabat atau kontraktor. Rakyat yang membayar,” tegasnya.
Karena itu, ia meminta kritik terhadap pembangunan tetap tajam, tetapi tidak dibangun berdasarkan asumsi.
Yang Lain Jangan Terhambat
Anos juga meminta polemik Tepa tidak merembet ke pembangunan pelabuhan lainnya, terutama rehabilitasi Pelabuhan Kroing serta rencana pembangunan Pelabuhan Wetang dan Amau/Arnau.
“Jangan sampai karena satu polemik, Kroing tertunda, Wetang terhambat dan Amau/Arnau menjadi tidak jelas. Kalau itu terjadi, yang rugi masyarakat MBD,” tandasnya.
Anos memastikan tetap mendukung pengawasan terhadap proyek pemerintah sekaligus memperjuangkan pembangunan infrastruktur transportasi laut di MBD.
“Awasi pembangunannya, jaga kualitasnya, pertanggungjawabkan setiap rupiah. Tetapi jangan sampai MBD yang dirugikan,” pungkasnya. (TM.01)
Komentar