Ambon, Maluku — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku, Elvi Yana Tikupasang, menegaskan bahwa akurasi dan validitas data menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan kawasan perdesaan di Maluku.
Penegasan tersebut disampaikan saat memaparkan materi dalam Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPK) Provinsi Maluku Tahun 2026 yang berlangsung di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (1/10).
Rapat tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Maluku Faradila Attamimi sekaligus membuka kegiatan mewakili Sekda Provinsi Maluku.
Tampak Sekretaris Dinas PMD Provinsi Maluku, Drs. Risyer Latupeirissa dan sejumlah staf jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sapia Selan.
Dalam pemaparannya, Tikupasang menjelaskan bahwa pengisian matriks kerja sama pembangunan kawasan perdesaan bukan sekadar kegiatan administrasi atau pendataan program.
Lebih dari itu, matriks tersebut menjadi instrumen penting untuk memetakan potensi desa, peluang kerja sama, kebutuhan pembangunan, hingga arah kebijakan yang akan dijalankan secara terintegrasi.
Menurutnya, data yang akurat akan membantu pemerintah memastikan setiap program dan anggaran yang dialokasikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat desa serta mendukung pengembangan potensi lokal secara berkelanjutan.
“Data yang baik membuat intervensi tepat, sedangkan kerja sama yang jelas akan menghasilkan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Tikupasang.
Ia menjelaskan, matriks yang disusun dalam pembangunan kawasan perdesaan memiliki tiga fokus utama, yakni pembangunan kawasan perdesaan, kerja sama antardesa, dan kerja sama dengan pihak ketiga.
Pada aspek pembangunan kawasan perdesaan, fokus diarahkan pada keterpaduan pembangunan antarwilayah desa melalui perencanaan kawasan, hubungan ekonomi, serta program lintas sektor yang saling terintegrasi.
Sementara itu, kerja sama antardesa menitikberatkan pada kesepakatan yang dibangun oleh dua desa atau lebih untuk menyelesaikan persoalan bersama atau mengembangkan potensi yang dimiliki secara kolektif.
Adapun kerja sama dengan pihak ketiga bertujuan memperkuat kemitraan desa dengan pelaku usaha, koperasi, distributor, maupun lembaga lainnya guna meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.
Tikupasang menegaskan bahwa setiap usulan program harus didukung data dan dokumen yang valid serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia mengingatkan agar seluruh pihak tidak mencampuradukkan antara usulan program dengan kegiatan yang telah berjalan.
Menurutnya, apabila suatu program belum memiliki penetapan, kesepakatan, atau dokumen resmi, maka statusnya harus dituliskan secara jujur sebagai potensi, usulan, atau masih dalam tahap penjajakan.
“Jangan menganggap usulan sebagai kegiatan berjalan. Status kegiatan harus ditulis sesuai kondisi sebenarnya agar memudahkan proses verifikasi dan tindak lanjut,” katanya.
Dalam pemaparan tersebut, Tikupasang juga menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada ketentuan terbaru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 yang menekankan pendekatan pembangunan partisipatif sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Regulasi tersebut mencakup lima unsur utama pembangunan kawasan perdesaan, yaitu penyusunan rencana tata ruang kawasan secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi antardesa, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan kelembagaan dan kemitraan ekonomi, serta pembangunan infrastruktur antarperdesaan.
Sebagai contoh penerapan matriks, Tikupasang memaparkan simulasi pengembangan kawasan perikanan tangkap dan pengolahan ikan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ia menjelaskan bahwa setiap usulan kawasan harus didukung data produksi ikan, jumlah nelayan aktif, sarana pendukung, biaya operasional, akses pasar, hingga status legal kawasan yang jelas.
Menurutnya, verifikasi data menjadi langkah penting agar pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang tepat dan menghindari program yang tidak sesuai kebutuhan lapangan.
Ia juga mencontohkan pentingnya data dalam rencana pengadaan mesin pembuat es bagi desa nelayan. Tanpa data kebutuhan harian, kesiapan pengelola, biaya operasional, dan kepastian pasar, bantuan yang diberikan berpotensi tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Bantuan sarana harus mengikuti kebutuhan, kelayakan, kesiapan pengelola, dan keberlanjutan usaha,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, DPMD Provinsi Maluku mendorong seluruh OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan menyajikan data yang terverifikasi sebagai dasar penyusunan program pembangunan kawasan perdesaan.
Tikupasang berharap seluruh proses perencanaan dan kerja sama yang dibangun tidak berhenti pada tahap pendataan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
“Pembangunan kawasan perdesaan harus dibangun di atas data yang akurat, potensi yang nyata, serta tindak lanjut yang jelas agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.***
Komentar