Ambon, Maluku – Pemerintah Provinsi Maluku menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan kawasan perdesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan di wilayah kepulauan tersebut.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Sadali Ie, melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku, Faradila Attamimi, saat membuka Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPK) Provinsi Maluku Tahun 2026 di Lantai II Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (1/10).
Attamimi didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku, Elvi Yana Tikupasang.
Dalam sambutan yang dibacaka, ditegaskan bahwa Maluku sebagai daerah kepulauan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, mulai dari sektor perikanan, pertanian, perkebunan hingga pariwisata.
Namun, pengembangan potensi tersebut membutuhkan pendekatan pembangunan yang terpadu dan tidak dilakukan secara parsial.
“Pembangunan desa tidak cukup dilakukan secara terpisah-pisah. Kita perlu melihat keterkaitan antardesa dan mengintegrasikan program lintas sektor agar potensi yang ada dapat dikembangkan secara optimal,” kata Attamimi.
Menurutnya, pembangunan kawasan perdesaan menjadi instrumen penting untuk menyatukan berbagai intervensi pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur, pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat hingga perluasan akses pemasaran produk desa.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dinilai menjadi faktor kunci dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
Attamimi juga menyoroti pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Provinsi Maluku Tahun 2026 melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 520 Tahun 2026.
Tim tersebut diharapkan menjadi wadah untuk menyelaraskan program pembangunan, mengidentifikasi potensi kawasan, serta mendorong keterpaduan pelaksanaan kegiatan lintas sektor.
“Keberadaan tim ini hendaknya tidak hanya menjadi pemenuhan administrasi, tetapi benar-benar menghasilkan kerja bersama yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam arahannya, kata Attamimi, pihaknya mengingatkan bahwa pembangunan kawasan perdesaan merupakan agenda yang membutuhkan keterlibatan banyak sektor.
Pengembangan komoditas unggulan desa, misalnya, tidak hanya memerlukan dukungan sarana produksi, tetapi juga infrastruktur, pengolahan hasil, transportasi, pemasaran hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta tidak hanya berfokus pada program sektoral masing-masing, melainkan membangun pola kerja kolaboratif yang mampu menciptakan sinergi antarprogram dan antarinstansi.
“Koordinasi yang baik akan membantu menghindari tumpang tindih kegiatan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan intervensi pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain memperkuat sinergi antarlembaga pemerintah, Sekda melalui Attamimi juga mendorong peningkatan kerja sama antardesa maupun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, badan usaha, lembaga keuangan dan stakeholder lainnya guna memperluas akses teknologi, pembiayaan, pasar dan pengembangan usaha masyarakat desa.
Pada kesempatan itu, Attamimi mengajak seluruh perangkat daerah yang tergabung dalam TKPK Provinsi Maluku untuk berpartisipasi aktif menyampaikan data, informasi dan program yang relevan guna mendukung pembangunan kawasan perdesaan.
Ia menekankan bahwa koordinasi yang dibangun harus mampu menghasilkan tindak lanjut yang konkret, terutama dalam mengidentifikasi peluang sinergi, kendala pelaksanaan program serta kebutuhan dukungan antarinstansi.
Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah daerah juga dituntut lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan agar setiap program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, kualitas koordinasi, keberlanjutan manfaat, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Attamimi membacakan pesan Sekda.
Attamimi sebagaimana sambutan itu berharap, Bappeda Provinsi Maluku selaku Ketua Tim dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Sekretaris Tim dapat mengawal hasil rapat tersebut sehingga menghasilkan langkah-langkah terarah dalam memperkuat pembangunan kawasan perdesaan di Maluku.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi lintas sektor guna mendorong pengembangan potensi lokal, meningkatkan kemandirian desa, serta mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Maluku.***
Komentar