JAKARTA — Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku mendorong penguatan ketahanan masyarakat sebagai bagian penting dalam mencegah berkembangnya paham radikal dan terorisme di daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026.
FKPT Maluku dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris FKPT Maluku, Firda Bin Yusuf, yang hadir mewakili Ketua Ruslan Afandi. Penugasan tersebut berdasarkan Surat Nomor: 001/SP/FKPT-MAL/X/2026 yang ditandatangani Ketua FKPT Maluku Ruslan Afandi.
Monev menjadi forum evaluasi terhadap pelaksanaan program FKPT sekaligus ruang koordinasi antara FKPT dari berbagai daerah dengan BNPT.
Pembahasan diarahkan pada capaian program, kendala pelaksanaan di lapangan, serta langkah penguatan strategi pencegahan paham radikal dan terorisme.
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan FKPT berkoordinasi dengan
Deputi Bidang Kesiapsiagaan Nasional dan Kontra Radikalisasi BNPT RI.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, mulai dari penguatan stabilitas wilayah, moderasi beragama, wawasan kebangsaan hingga peningkatan edukasi dan keterlibatan masyarakat.
Firda mengatakan, evaluasi program tidak semata-mata diperlukan untuk melihat capaian kegiatan, tetapi juga untuk memastikan upaya pencegahan terorisme memiliki dampak yang nyata terhadap ketahanan sosial masyarakat.
“Pencegahan terorisme tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Ketahanan masyarakat harus diperkuat melalui pendidikan, wawasan kebangsaan, moderasi beragama dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” kata Firda.
Menurut dia, masyarakat merupakan salah satu benteng utama dalam mencegah masuk dan berkembangnya paham radikal.
Karena itu, pendekatan pencegahan perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengenali, memahami dan menangkal berbagai bentuk propaganda yang dapat mengarah pada radikalisme dan terorisme.
Firda juga menilai karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan keberagaman sosial, budaya dan agama membutuhkan pendekatan pencegahan yang selaras dengan kondisi masyarakat setempat.
“Maluku memiliki keberagaman dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan dalam membangun ketahanan masyarakat. Ini yang harus terus dirawat dan diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan,” ujarnya.
Ia mengatakan FKPT Maluku akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, akademisi, organisasi masyarakat dan komunitas di daerah.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pencegahan tidak hanya dilakukan ketika persoalan telah muncul, tetapi dimulai dari upaya membangun lingkungan sosial yang memiliki daya tangkal.
“Yang kita bangun adalah daya tangkal masyarakat. Ketika masyarakat memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, menghargai keberagaman dan mampu menyaring informasi, maka ruang bagi berkembangnya paham radikal akan semakin sempit,” kata Firda.
Dalam evaluasi BNPT tersebut, wilayah Maluku dan Papua menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan program periode Januari hingga Juli 2026.
Penguatan ketahanan sosial dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pencegahan paham radikal dan terorisme di wilayah tersebut.
Bagi FKPT Maluku, forum Monev juga menjadi momentum untuk menyampaikan perspektif daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan BNPT.
Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi pijakan dalam meningkatkan kualitas program pencegahan terorisme pada periode berikutnya.
Firda menegaskan FKPT Maluku siap mendukung kebijakan BNPT dengan memperkuat pendekatan pencegahan yang berbasis masyarakat dan kearifan lokal.
“Pencegahan adalah kerja bersama. FKPT Maluku akan terus mengambil bagian dalam membangun masyarakat yang tangguh, toleran dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat,” ujarnya.
Kegiatan Monev Triwulan III Tahun Anggaran 2026 selanjutnya menjadi bagian dari rangkaian koordinasi nasional FKPT sebelum agenda audiensi bersama Kepala BNPT RI.
Forum tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan sosial serta mencegah berkembangnya paham radikal dan terorisme di tengah masyarakat.***
Komentar