AMBON, MALUKU– Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mulai terungkap. Hasil audit Inspektorat Kota Ambon menemukan sebanyak 45 ASN yang tersebar di sekitar 20 sekolah diduga menjadi korban penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah atau bodong.
Dari hasil pemeriksaan tersebut, Inspektorat juga menemukan aliran uang sebesar Rp74,7 juta yang diserahkan oleh 45 ASN dalam proses pengurusan kenaikan pangkat. Selain itu, penggunaan SK yang tidak sah sebagai dasar penyesuaian gaji mengakibatkan kelebihan pembayaran gaji yang sementara dihitung mencapai Rp24,6 juta.
Temuan tersebut disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, dalam konferensi pers di Balai Kota Ambon, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, audit dilakukan Inspektorat sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026 untuk mengungkap proses penerbitan SK, mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga terlibat, menelusuri aliran uang, serta menghitung dampak keuangan daerah.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik dugaan penyimpangan administrasi kepegawaian tersebut diduga melibatkan tiga orang dengan peran berbeda. Salah satunya seorang perempuan berinisial GOKS, yang bukan berstatus ASN dan merupakan istri dari ASN di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
Wali Kota mengungkapkan, rangkaian peristiwa tersebut diduga bermula dari komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025 antara pihak-pihak yang kemudian teridentifikasi dalam pemeriksaan.
Memasuki Januari hingga Maret 2026, GOKS mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru.
Untuk meyakinkan calon korban, GOKS diduga menggunakan atribut atau seragam ASN serta membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.
Dalam menjalankan aktivitasnya, GOKS diduga meminta username, password, dan kode akses MyASN milik para guru. Akses tersebut kemudian digunakan untuk masuk ke akun kepegawaian dan mengubah sejumlah data, termasuk membuat penetapan angka kredit secara manual.
Pada April hingga Mei 2026, sejumlah guru mulai menerima SK kenaikan pangkat yang belakangan dipersoalkan keabsahannya. Kecurigaan muncul setelah beberapa penerima menemukan tanda tangan dalam dokumen tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat yang berwenang.
Meski komunikasi dengan salah satu pihak diduga telah diblokir pada 4 Juni 2026, penyerahan SK yang dipersoalkan masih berlangsung. Pada periode Juni hingga Agustus 2026, sejumlah ASN lainnya kembali menerima dokumen tersebut.
Persoalan semakin terlihat ketika para ASN mulai menemukan ketidaksesuaian pembayaran gaji pada Juli hingga Oktober 2026. Kepastian mengenai keabsahan dokumen itu kemudian diperoleh pada 15 Oktober 2026, setelah Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut tidak pernah diterbitkan.
Hasil audit Inspektorat mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki peran dalam rangkaian peristiwa tersebut.
GOKS diduga berperan menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, membuat atau mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat yang tidak sah kepada para penerima.
Pihak kedua berinisial JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator CASN pada BKPSDM Kota Ambon. Berdasarkan hasil pemeriksaan, JM diketahui menerima dan menginput berkas dari GOKS serta memberikan pendampingan terkait penetapan angka kredit.
Meski demikian, Inspektorat belum menemukan bukti bahwa JM merupakan pihak yang membuat SK bodong. Keterlibatannya dalam hasil audit dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran prosedur karena membantu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi administrasi kepegawaian.
Sementara pihak ketiga berinisial LR, seorang ASN pada BKPSDM Kota Ambon, diduga berperan menghubungkan GOKS dengan JM dan para guru. LR juga diduga menyuruh pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.
Dalam pemeriksaan tersebut, Inspektorat mengategorikan 45 ASN yang menyerahkan uang dan menggunakan SK tidak sah sebagai korban. Kendati demikian, pemerintah daerah turut menyoroti kelalaian para ASN karena mempercayakan pengurusan administrasi kenaikan pangkat kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.
Wali Kota menjelaskan, hasil audit memastikan seluruh 45 SK yang menjadi objek pemeriksaan tidak memiliki Pertek BKN. Padahal, Pertek merupakan salah satu persyaratan penting dalam mekanisme administrasi kenaikan pangkat ASN sebelum keputusan resmi diterbitkan.
Proses penerbitan dokumen tersebut juga ditemukan berlangsung di luar mekanisme resmi Pemerintah Kota Ambon melalui BKPSDM.
Bahkan, Inspektorat menemukan adanya ASN yang memegang dua SK sekaligus, yakni satu SK yang diduga bodong dan satu SK asli yang diterbitkan melalui prosedur resmi. Kondisi ini menyebabkan sebagian ASN baru menyadari persoalan setelah SK kenaikan pangkat yang diproses melalui jalur resmi akhirnya diterbitkan.
Dari sisi keuangan, total uang yang diserahkan 45 ASN mencapai Rp74,7 juta. Sementara kelebihan pembayaran gaji akibat penggunaan SK tidak sah sementara dihitung sebesar Rp24,6 juta.
Wali Kota menegaskan, angka tersebut belum menjadi nilai final karena masih memerlukan penelitian dan penghitungan kembali untuk memastikan besaran kerugian keuangan daerah yang sebenarnya.
Menindaklanjuti hasil audit, Inspektorat merekomendasikan sejumlah langkah pembenahan, mulai dari penguatan pengawasan administrasi kenaikan pangkat, sosialisasi mekanisme kepegawaian kepada seluruh ASN, hingga memperketat pengamanan akun MyASN.
Seluruh ASN juga diingatkan agar tidak memberikan username, password, maupun kode akses kepegawaian kepada pihak lain karena dapat disalahgunakan untuk mengubah data pribadi dan administrasi kepegawaian.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan verifikasi terhadap seluruh 45 SK yang menjadi objek pemeriksaan dengan mencocokkan data kepegawaian dan dokumen Pertek BKN.
Inspektorat juga merekomendasikan pembenahan sistem pengendalian administrasi dengan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran gaji. Setiap SK kenaikan pangkat harus melalui proses verifikasi sebelum digunakan sebagai dasar perubahan pembayaran hak keuangan ASN.
Terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak dalam kasus tersebut, Wali Kota menyatakan telah memerintahkan bagian hukum untuk membawa hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan SK yang diduga palsu kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menegaskan, hasil audit Inspektorat merupakan temuan awal untuk mengungkap persoalan tersebut. Sementara penetapan unsur pidana, tersangka, maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum.
Wali Kota berharap penanganan kasus ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Ia juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak mengambil jalan pintas dalam mengurus kenaikan pangkat dan selalu mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan pemerintah.
Kasus ini sekaligus menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan internal, perlindungan akses data kepegawaian, serta transparansi pelayanan administrasi agar praktik serupa tidak kembali terjadi di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan di Kota Ambon.***
Komentar