Ambon, Maluku,- Gagalanya Pemerintah Provinsi Maluku mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapat sorotan tajam dari DPRD Maluku. Senin (26/01/2026)
Legislator menilai lemahnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) serta pengawasan Inspektorat menjadi penyebab utama tidak tercapainya target pendapatan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, menyampaikan kritik tersebut dalam rapat kerja DPRD yang membahas realisasi PAD tahun 2025.
Ia menilai Inspektorat Provinsi Maluku belum maksimal menjalankan fungsi pengawasan, khususnya audit kinerja OPD.
“Inspektorat jangan hanya fokus pada audit keuangan, tapi juga audit kinerja. Kinerja OPD sangat berpengaruh terhadap capaian PAD,” kata Alhidayat.
Menurutnya, DPRD belum melihat langkah tegas Inspektorat dalam memastikan OPD bekerja sesuai target yang telah ditetapkan. Temuan DPRD di lapangan justru menunjukkan masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.
Alhidayat juga menyoroti Pasar Mardika yang selama ini disebut sebagai salah satu penyumbang PAD terbesar, namun dinilai tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
“Masyarakat mengaku sudah membayar retribusi, tetapi kondisi pasar tidak kunjung dibenahi. Ini menandakan ada masalah dalam pengelolaan,” ujarnya.
Ia mendesak Inspektorat untuk memberikan rekomendasi tegas kepada Gubernur, khususnya terhadap OPD yang kinerjanya dinilai tidak optimal, termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, Alhidayat mengkritik kebijakan pemerintah daerah yang dinilai terlalu cepat mengambil langkah tegas terhadap pihak swasta, namun terkesan lunak terhadap OPD yang gagal mencapai target PAD.
“Ketegasan jangan tebang pilih. OPD yang tidak capai target juga harus diberi sanksi,” tegasnya.
Ia juga menyinggung kebiasaan menurunkan target PAD dalam APBD Perubahan, yang menurutnya mencerminkan lemahnya perencanaan dan evaluasi kinerja.
“Kalau tidak capai target, harus ditegur. Kalau tetap gagal, dievaluasi bahkan dicopot,” katanya.
Menutup pernyataannya, Alhidayat mengingatkan pemerintah daerah agar bersikap adil dalam mengambil kebijakan, demi menjaga kepercayaan publik dan iklim investasi di Maluku.
“Kalau swasta salah kita tindak, ke dalam juga harus ditindak. Jangan sampai investor takut dan merasa pemerintah semena-mena,” tandasnya.*
Komentar