Ambon, Maluku,- Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, Pemerintah Provinsi Maluku memaparkan sejumlah capaian di bidang kerukunan sosial, demokrasi, ekonomi, dan pembangunan manusia. Jumat (20/02/2026).
Pasalnya, dalam 1 Tahun HL–AV: Fondasi Sudah Terbangun Stabil, Bertumbuh, dan Berproses, pemerintah daerah menekankan bahwa tahun pertama merupakan fase konsolidasi, bukan lonjakan pembangunan.
Dalam sektor sosial-keagamaan, Maluku mencatat Indeks Kerukunan sebesar 80,54 persen dan masuk peringkat ke-7 nasional.
Capaian tersebut disebut sebagai hasil penguatan moderasi beragama, pembinaan lintas agama, serta pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Pemerintah menilai stabilitas sosial yang terjaga menjadi modal penting bagi pembangunan daerah.
Sementara itu, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Maluku berada pada angka 67,98 poin dengan kategori sedang dan tren fluktuatif dalam tiga tahun terakhir.
Sejumlah dinamika kritik publik tetap mewarnai ruang demokrasi, di antaranya isu Maluku Integrated Port, polemik tambang Gunung Botak di Pulau Buru, penolakan tambang dolomit di Maluku Tenggara, hingga sorotan terhadap mutasi birokrasi dan kondisi ekonomi daerah.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa ruang kritik tetap terbuka dan sejauh ini belum terdapat kriminalisasi terhadap aktivis.
Pada sektor ekonomi, pertumbuhan awal pemerintahan tercatat, Year on Year (YoY): 3,39 persen, Quarter to Quarter (QoQ): 0,97 persen, C-to-C: 4,22 persen.
Motor penggerak utama masih ditopang konsumsi pemerintah sebesar 25,14 persen, serta sektor pertanian, perikanan, dan transportasi. Pemerintah mengakui pola pertumbuhan masih cenderung top-down, namun dinilai stabil.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tercatat 74,09 atau naik dari 73,40 pada periode sebelumnya. Angka tersebut ditopang oleh, Usia Harapan Hidup: 71,02 tahun, Rata-rata Lama Sekolah: 10,51 tahun.
Harapan Lama Sekolah: 14,10 tahun, Kualitas hidup masyarakat disebut mengalami peningkatan sebesar 2,23 persen.
Pemerintah juga menegaskan tujuh prioritas pembangunan dalam Sapta Cita Lawamena, meliputi stabilitas tata kelola, penurunan kemiskinan, peningkatan SDM, penguatan infrastruktur dan SDA, stabilitas ekonomi, serta kondusivitas sosial.
Ini bukan lonjakan, ini fondasi, menjadi penegasan arah kebijakan pada tahun pertama pemerintahan.
Dengan stabilitas daerah yang terjaga dan sejumlah indikator menunjukkan tren positif, Pemerintah Provinsi Maluku optimistis nilai demokrasi dan kesejahteraan masyarakat akan terus meningkat pada periode selanjutnya.*
Komentar