Ambin, Maluku— Komandan Korem (Danrem) 151/Binaiya Brigjen TNI Raffles Manurung, S.I.P., menghadiri Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan dan Pemanfaatan Sungai Wai Tomu Kota Ambon yang digelar Kodam XV/Pattimura di Serambi Kehormatan Makodam, Ambon, Kamis (29/10/2026).
Kehadiran Danrem dalam forum tersebut menjadi bagian dari dukungan TNI terhadap upaya penataan kawasan perkotaan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat.
FGD yang diinisiasi Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto, S.I.P., M.Han., itu membahas rencana pengembangan kawasan Sungai Wai Tomu, termasuk pembangunan fasilitas parkir dan sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pembahasan difokuskan pada penyelarasan aspek administrasi, teknis, keselamatan, lingkungan, serta pemenuhan ketentuan perizinan.
Forum tersebut turut dihadiri Wali Kota Ambon Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si., Dankodaeral IX/Ambon, Danlanud Pattimura, Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Dandim 1504/Ambon, Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, para pejabat Kodam, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan LSM, dan insan pers.
Dalam diskusi, Plt. Kepala BWS Maluku Dr. Ir. Ruslan Malik, S.T., M.T., memaparkan aspek teknis dan kewenangan pengelolaan sungai, termasuk hasil evaluasi terkait administrasi, hidraulika, keselamatan, dan fungsi sungai. Paparan tersebut menjadi bahan pembahasan untuk memastikan rencana pengembangan kawasan berjalan sesuai ketentuan.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menyatakan dukungannya terhadap penataan kawasan Wai Tomu sepanjang dilaksanakan sesuai peraturan dan tetap menjaga fungsi lingkungan sungai. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kodam, pemerintah daerah, dan Kementerian Pekerjaan Umum agar penyelesaian persoalan dilakukan secara bijak dan konstruktif.
Sementara itu, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto memutuskan pembangunan jembatan di kawasan Sungai Wai Tomu dihentikan sementara hingga persyaratan perizinan yang diperlukan terpenuhi.
Keputusan tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pembahasan dalam FGD sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi dengan instansi berwenang sebelum pembangunan dilanjutkan.
Melalui forum ini, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat upaya penataan kawasan Wai Tomu agar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara hasil diskusi oleh para pejabat dan undangan yang hadir sebagai bentuk komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan.***
Komentar