Ambon, Maluku– Keberanian memulai usaha tidak cukup menjadi modal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bertahan dalam persaingan bisnis.
Penguatan manajemen, literasi keuangan, perlindungan aset, hingga kemampuan menghadapi risiko menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Kota (Sekot) Ambon, Robby Sapulette, saat membacakan sambutan Wali Kota Ambon dalam kegiatan HIPMI Business Protection dan UMKM Empowerment Forum bertema “Bisnis Terproteksi, Usaha Terakselerasi” di Hotel Grand Avira, Kecamatan Sirimau, Jumat (13/11/2026).
Sapulette mengatakan, UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga berperan membuka lapangan pekerjaan dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi serta produk lokal.
Namun, menurutnya, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal, akses pasar, persaingan usaha, hingga risiko bisnis yang dapat mengancam keberlangsungan perusahaan.
Karena itu, literasi keuangan dan pemahaman mengenai perlindungan usaha perlu menjadi perhatian serius.
Kata dia, Pelaku UMKM tidak hanya dituntut mampu meningkatkan omzet, tetapi juga harus memiliki strategi untuk melindungi usaha dari berbagai kemungkinan risiko.
Perlindungan jiwa, kesehatan, maupun aset bisnis dinilai penting agar pengusaha dapat mengambil keputusan secara lebih matang dan memiliki kesiapan menghadapi ketidakpastian dalam menjalankan usaha.
Selain penguatan sektor UMKM, Sapulette juga menyoroti pentingnya membuka akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Ambon.
Ia mendorong perusahaan-perusahaan di Ambon agar memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas, setidaknya satu orang pada setiap perusahaan.
Bahkan, ia berharap setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon dapat memberikan ruang serupa melalui mekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorongan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang inklusif, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan sosial, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, berkarya, dan mencapai kemandirian ekonomi.
Sementara itu, Ketua BPC HIPMI Kota Ambon, M. Fadli Toisutta, menjelaskan bahwa forum yang berlangsung selama dua hari, 13–14 November 2026, tersebut dirancang untuk meningkatkan kapasitas pengusaha muda dan pelaku UMKM melalui penguatan pengetahuan serta praktik keterampilan.
Menurut Fadli, kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Manulife, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kantor Wilayah Kementerian Hukum.
Materi yang disampaikan mencakup perlindungan usaha dan kesehatan, pengembangan ekonomi kreatif, hingga pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI). Aspek terakhir dinilai penting agar merek, produk, dan identitas bisnis pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum serta tidak mudah diklaim pihak lain.
Fadli mengatakan, agenda hari kedua dilanjutkan dengan praktik langsung yang melibatkan barista, praktisi barbershop, influencer, dan kreator konten.
Ia menilai ekonomi kreatif merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan generasi muda Ambon. Keterbatasan sumber daya alam bukan alasan untuk membatasi kreativitas dan inovasi dalam menciptakan sumber ekonomi baru.
Sebagai contoh, Fadli mengungkapkan keberhasilan Expo Dekranasda Ambon Manise yang sebelumnya diselenggarakan HIPMI. Dalam kegiatan yang berlangsung satu hari tersebut, perputaran uang diperkirakan mencapai Rp700 juta hingga Rp750 juta.
Capaian itu, menurutnya, memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi kreatif dan promosi produk lokal memiliki potensi besar dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, HIPMI juga menaruh perhatian terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Organisasi pengusaha muda tersebut berharap dapat membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah, rumah kopi, kafe, dan pelaku usaha lainnya untuk membuka kesempatan kerja bagi kelompok disabilitas.
Melalui forum ini, BPC HIPMI Kota Ambon ingin mendorong pengembangan dunia usaha yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan omzet dan keuntungan, tetapi juga memiliki ketahanan bisnis, perlindungan hukum, serta kepedulian terhadap pemerataan kesempatan ekonomi.
Dengan demikian, penguatan UMKM di Kota Ambon diharapkan tidak hanya melahirkan usaha yang berkembang, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan ruang partisipasi ekonomi yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat. ***
Komentar