Ambon, Maluku– Dalam rangkaian kunjungan kerja masa sidang I tahun 2025, anggota Komisi IV DPR RI melaksanakan kunjungan terakhirnya di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Waeheru, Ambon, Jumat (17/1/2025).
Kegiatan yang berlangsung di kantor dan aula SUPM ini menjadi momen penting untuk menyerap aspirasi langsung dari para pemangku kepentingan pendidikan vokasi maritim di Maluku.
Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala SUPM Waeheru, Abdul Aziz Usemahu, S.St., S.Pi., M.S.Pi., beserta jajaran dosen, dewan guru, komite, dan siswa SUPM. Dalam pertemuan tersebut, berbagai aspirasi disampaikan, mulai dari tantangan operasional hingga kebutuhan mendesak terkait keberlanjutan pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan.
Perjuangkan Politeknik AUP Ambon 
Salah satu aspirasi utama yang mengemuka adalah permintaan agar Politeknik AUP (Akademi Usaha Perikanan) Ambon dikembalikan ke Maluku. Para pemangku kepentingan menilai keberadaan Politeknik AUP di Maluku sangat penting untuk mendukung pendidikan vokasi di bidang maritim dan menjawab tingginya minat masyarakat setempat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di institusi ini.
“Politeknik AUP harus kembali ke Ambon agar mendekatkan pendidikan vokasi pada masyarakat Maluku yang sangat bergantung pada laut. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM lokal dan menjawab kebutuhan industri kelautan,” ungkapnya.
SUPM Waeheru: Pilar Pendidikan Maritim di Timur Indonesia
Tiga tahun lalu, SUPM Waeheru juga menghadapi tantangan besar ketika wacana penutupannya mencuat. Namun, melalui rapat kerja dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pentingnya keberadaan SUPM ini kembali ditegaskan. SUPM Waeheru dinilai sebagai institusi vokasi yang strategis dalam menghasilkan SDM unggul, profesional, dan mandiri untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir di kawasan timur Indonesia.
Dalam kunjungan tersebut, ditekankan bahwa Maluku memiliki potensi besar sebagai lumbung ikan nasional. Sebanyak 3 dari 11 wilayah pengelolaan perikanan nasional, dengan potensi 5,6 juta ton ikan per tahun, berada di Maluku. Namun, ironi terjadi ketika kekayaan ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, salah satunya akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan nelayan.
“Tingkat pendidikan nelayan masih sangat rendah, dengan 80% lulusan di bawah SMP. Rendahnya pendidikan ini berbanding lurus dengan kemiskinan yang dialami masyarakat pesisir, sehingga kemampuan mereka untuk menyekolahkan anak-anak pun terbatas,” ungkapnya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pelaku utama, seperti nelayan, diprioritaskan untuk menempuh pendidikan di SUPM atau Politeknik AUP. Langkah ini dinilai strategis untuk menciptakan SDM terampil yang dapat mengelola potensi kelautan secara maksimal.
Dorongan Ikatan Dinas untuk Lulusan SUPM
Dalam sambutannya, ia juga mengusulkan agar lulusan SUPM dan Politeknik AUP memiliki ikatan dinas, seperti yang diterapkan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Menurutnya, langkah ini akan memberikan insentif bagi siswa dan memastikan lulusan SUPM dapat langsung berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya kelautan nasional.
“Jika STPDN memiliki sistem ikatan dinas, mengapa tidak SUPM juga? Dengan demikian, siswa SUPM dapat fokus belajar tanpa harus memikirkan biaya pendidikan, karena seluruhnya ditanggung oleh pemerintah,” ujarnya, disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin.
Komitmen Lanjutkan Aspirasi ke Jakarta
Mengakhiri kunjungannya, ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi yang telah disampaikan selama kunjungan kerja ini. Ia meminta doa dari masyarakat agar seluruh perjuangan, khususnya terkait penguatan pendidikan vokasi maritim di Maluku, dapat berjalan lancar.
“Mohon doanya agar segala perjuangan ini dimudahkan dan dapat segera terealisasi untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan dan generasi muda Maluku,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi penutup dari serangkaian reses masa sidang I tahun 2025. Dengan komitmen dan gagasan yang kuat, harapan besar tertumpu pada penguatan sektor pendidikan dan pengelolaan kelautan Maluku demi mendukung visi Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh.***
Komentar