Piru, Maluku– Komisi I DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar rapat kerja bersama Kesbangpol Pemda SBB dan pihak kepolisian untuk membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), Jumat (7/3/2025).
Rapat ini menyoroti maraknya kasus pencurian serta konflik antarwarga Desa Nuruwe dan Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD SBB, Ricyson Fredy Pentury, didampingi lima anggota komisi, yakni Judin Tomia, Paulina Manintamahu, Fatmawaty Nurbaty, Samsul Helut, dan Freed Ralahalu.
Dalam haring formal itu, mereka meminta klarifikasi terkait langkah penanganan konflik serta menekankan pentingnya transparansi dalam penegakan hukum.
Namun, dalam pertemuan itu, pihak Polres SBB tidak hadir, meski telah menerima surat undangan resmi dari Komisi I pada Rabu (5/3/2025).
Ketidakhadiran ini membuat pembahasan terkait proses hukum dalam konflik yang terjadi tidak dapat berjalan optimal.
“Kami butuh kejelasan bagaimana penegakan hukum yang berkeadilan dalam kasus-kasus ini, terutama di momen bulan suci Ramadan dan Minggu Sengsara bagi umat Kristiani. Ketertiban dan kedamaian harus kita jaga bersama,” ujar Pentury.
Tanggapan Polres
Menanggapi hal ini, Kapolres SBB, AKBP Dennie Andreas Dharmawan, S.I.K, mengklarifikasi bahwa dirinya belum menerima surat undangan dari DPRD. Ia menduga adanya miskomunikasi di tingkat internal.
“Saya belum terima surat itu, mungkin ada kelalaian di pos penjagaan. Tapi jangankan surat, kalau ada panggilan lewat telepon pun, kami pasti akan hadir. Konflik ini harus kita selesaikan bersama,” tegas Kapolres.
Ia juga menjelaskan bahwa pada hari surat undangan dikirim, dirinya telah memerintahkan personel tambahan untuk mengamankan Desa Nuruwe dan Desa Kamal guna mengantisipasi potensi eskalasi konflik.***
Komentar