Home / SBB

Skandal Penelantaran Proyek! Legislator Demokrat Diduga Tahan Dana Pembangunan Rumah Adat

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 12:59 WIT

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

πŸ™ Ayo Dukung Jurnalisme Kritis dan Obyektif

Piru, Maluku – Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dari Fraksi Demokrat, Andy Nur Akbar, terancam dilaporkan ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku.

Ia diduga menelantarkan proyek pembangunan Rumah Tua Upu Rumasoal Hena Nenali Nuruwe Lumabotoi di Desa Neniari Gunung, Kecamatan Taniwel.

Salah satu tokoh adat SBB, Enos Rumasoal, dalam rilisnya kepada media pada Kamis (13/3/2025), menegaskan bahwa rumah adat tersebut memiliki nilai historis bagi masyarakat Alune kelompok Nuruwe Lumabotoi.

Beberapa negeri adat yang terlibat dalam pembangunan ini antara lain Negeri Neniari Gunung, Negeri Neniari Piru, Negeri Wakolo, Negeri Patahuwe, dan Negeri Nuruwe.

Pembangunan rumah adat ini dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten SBB pada 16 September 2024, dengan dihadiri oleh Penjabat Bupati SBB, Dr. Achmad Jais Ely, ST., M.Si., serta jajaran OPD, para raja, dan tua-tua adat Alune dan Wemale.

Proyek ini didanai dari APBD SBB 2024 melalui program eks-Anggota DPRD SBB, Jodis Rumasoal, dengan nilai anggaran Rp 200 juta.

Proyek tersebut dipercayakan kepada CV Aurora Marewangeng, perusahaan milik Andy Nur Akbar, namun dikerjakan oleh pihak lain.

Dana Cair 100%, Proyek Mangkrak

Menurut Enos Rumasoal, proyek ini sejatinya bersifat swadaya dengan tambahan bantuan dari pemerintah daerah. Anggaran proyek telah dicairkan 100%, termasuk transfer Rp 27,5 juta ke rekening Bank Maluku atas nama Jodis Rumasoal.

Namun, dana sebesar Rp 30 juta yang masih ditahan oleh Andy Nur Akbar diduga menjadi penyebab mandeknya pembangunan.

Baca Juga :  HIPPMAH dan BAZNAS SBB Bagi 77 Paket Beras ke Warga Kurang Mampu

“Kami atas nama masyarakat adat Alune Nuruwe Lumabotoi meminta pihak Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku untuk segera memeriksa Andy Nur Akbar terkait dugaan penelantaran proyek yang bersumber dari APBD SBB 2024. Kami akan segera melayangkan laporan resmi ke Polda Maluku,” tegas Rumasoal.

Kasus ini semakin menjadi sorotan publik, terutama dalam konteks transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana APBD untuk proyek pembangunan daerah. Jika terbukti ada unsur pelanggaran hukum, bukan tidak mungkin Andy Nur Akbar bakal menghadapi proses hukum lebih lanjut.***

Follow WhatsApp Channel trendingmaluku.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Masyarakat Taniwel Timur Apresiasi Pangdam Pattimura, Jembatan Merah Putih Jadi Harapan Baru Empat Negeri
Hadapi Kemarau, Polres SBB dan Pemdes Piru Bersihkan Sumber Air Bersejarah Air Nama
Jambore Posyandu SBB 2026 Resmi Dibuka, Maya Baby Lewerissa Dorong Peningkatan Kualitas Kader
Dari Kajian ke Aksi Kolaborasi, IMM dan HMI Ajak Pemuda SBB Ambil Peran dalam Pembangunan Daerah
Terkendala Sertifikat Tanah, Bangun Kantor DPRD SBB Baru Jadi Opsi
Bupati SBB Pimpin Apel Hari Santri 2026, Tekankan Peran Santri Menuju Indonesia Emas
Kapolres SBB: Santri Punya Peran Strategis Jaga Persatuan dan Wujudkan Indonesia Emas
Meriahkan Sumpah Pemuda 2026, IMM dan HMI SBB Kolaborasi Gelar Dialog Publik

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊


Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:27 WIT

Masyarakat Taniwel Timur Apresiasi Pangdam Pattimura, Jembatan Merah Putih Jadi Harapan Baru Empat Negeri

Jumat, 30 Oktober 2026 - 05:20 WIT

Hadapi Kemarau, Polres SBB dan Pemdes Piru Bersihkan Sumber Air Bersejarah Air Nama

Jumat, 30 Oktober 2026 - 05:15 WIT

Jambore Posyandu SBB 2026 Resmi Dibuka, Maya Baby Lewerissa Dorong Peningkatan Kualitas Kader

Jumat, 30 Oktober 2026 - 05:07 WIT

Dari Kajian ke Aksi Kolaborasi, IMM dan HMI Ajak Pemuda SBB Ambil Peran dalam Pembangunan Daerah

Kamis, 22 Oktober 2026 - 07:28 WIT

Terkendala Sertifikat Tanah, Bangun Kantor DPRD SBB Baru Jadi Opsi

Berita Terbaru