Ambon, Maluku — Langkah Provinsi Maluku menuju status embarkasi haji penuh kian mendekati kenyataan. Di balik perjuangan yang telah berlangsung lebih dari satu tahun ini, berdiri sosok Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Maluku, Dr. H. Yamin, yang tak henti mendorong percepatan realisasi kebijakan strategis tersebut.
Di bawah koordinasinya, Kanwil Kemenag Maluku konsisten menunjukkan komitmen kuat bagi kemaslahatan umat, khususnya para calon jemaah haji (CJH) di kawasan Indonesia Timur.
Hal ini disampaikan Poto Sohilaw, Formature Badko HMI Maluku-Malut, saat dimintai tanggapannya, Kamis (24/04).
Dikatakan, Jika berhasil, Maluku tak lagi harus menggantungkan diri pada embarkasi Makassar, dan justru berpotensi menjadi simpul utama layanan haji bagi wilayah sekitarnya seperti Maluku Utara dan Papua.
“Ini bukan semata soal fasilitas administratif. Ini soal kemanusiaan,” tegas dia.
Dia mengakui, Mayoritas CJH kita adalah lansia. Kehadiran embarkasi penuh akan mengurangi beban biaya, waktu, dan tenaga.
“Kemenag Maluku telah bekerja luar biasa. Apresiasi pantas diberikan, dan perjuangan ini harus didukung lintas sektor, ” papar Sohilaw
Menurut Sohilaw, gerak Kemenag Maluku harus dibaca sebagai bentuk kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Ia mendesak seluruh elemen—mulai dari pemerintah daerah, DPRD, kepala daerah, hingga politisi Maluku di tingkat nasional—untuk duduk semeja dan menyatukan langkah.
Terlebih, sinyal dukungan dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa diyakini sudah mulai tampak. Kini, perjuangan tidak bisa lagi bersifat parsial. Harus menjadi agenda bersama yang diperjuangkan secara kolektif sebagai bentuk politik kedaerahan yang solid.
“Embarkasi haji penuh akan berdampak besar, tidak hanya pada sektor keagamaan, tapi juga infrastruktur, pelayanan publik, hingga geliat ekonomi kerakyatan,” tambah Poto. “Tentu, kesiapan teknis seperti bandara dan fasilitas pendukung harus dikaji secara terbuka dan realistis,” paparnya.
Kata dia, Langkah awal sudah dilakukan. Fondasi telah diletakkan oleh Kanwil Kemenag. Kini, keberanian politik dan semangat kolaborasi semua komponen daerah menjadi penentu.
“Ini soal harga diri dan pelayanan umat. Sudah saatnya kita kawal bersama,” pungkas Sohilaw.***
