PIRU, Maluku— Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) kembali mencoreng proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku. Dugaan kuat ini disampaikan Joris Rutumalessy, aktivis sekaligus pemerhati pembangunan di kabupaten Saka Mese Nusa, Kamis (24/04).
Dirinya tegas meminta Bupati SBB segera mengevaluasi kinerja panitia seleksi yang dinilainya sarat kepentingan dan jauh dari prinsip transparansi.
Ia menyoroti munculnya nama-nama peserta yang secara fisik tidak memenuhi syarat, termasuk mereka yang memiliki riwayat medis seperti sesak napas dan kaki “O”, namun tetap dinyatakan lolos.
Bahkan, ada peserta yang sebelumnya telah gugur, namun dipanggil kembali tanpa alasan yang jelas.
“Panitia tampak lebih mementingkan ‘titipan’ dari pejabat daerah ketimbang menjalankan tugas secara objektif. Ada intervensi dari berbagai pihak, mulai dari kepala daerah, aparat kepolisian, hingga anggota DPRD. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap proses seleksi yang seharusnya adil dan bebas dari tekanan politik,” ujar Rutumalessy.
Ia menilai keterlibatan elit politik dan aparat dalam proses seleksi justru mencederai integritas lembaga yang seharusnya menjadi contoh bagi generasi muda.
“Mereka yang seharusnya berpihak pada rakyat malah memanfaatkan posisi demi kepentingan keluarga dan kolega,” tegasnya.
Rutumalessy menyatakan, jika kondisi seperti ini terus berlanjut, keberadaan panitia seleksi tidak lagi relevan.
“Daripada buang-buang anggaran, lebih baik bubarkan saja panitia. Semua sudah diatur berdasarkan titipan-titipan kekuasaan,” katanya dengan nada kecewa.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik semacam ini dapat menciptakan preseden buruk dalam kepemimpinan Bupati saat ini.
“Jika di awal masa jabatan saja sudah menunjukkan gejala penyalahgunaan wewenang, maka publik patut khawatir terhadap arah kepemimpinan lima tahun ke depan,” tutup Rutumalessy.***
