Jakarta, — Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, secara aktif mendorong percepatan akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Dalam pertemuannya dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, Gubernur menyampaikan aspirasi dan harapan agar Provinsi Maluku turut mendapat porsi signifikan dari alokasi Dana KUR Perumahan senilai Rp130 triliun pada tahun 2025.
Gubernur menjelaskan bahwa dana tersebut sangat potensial untuk mendorong kepemilikan rumah layak bagi warga Maluku, khususnya yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan perumahan formal.
Dirinya menekankan bahwa Maluku tidak ingin tertinggal dalam program nasional berskala besar ini, dan siap menyiapkan data serta dukungan teknis sebagai syarat pelaksanaannya.
“Kami datang ke Kementerian PKP dan BP Tapera untuk memastikan Maluku tidak hanya menjadi penonton. Dana KUR perumahan harus bisa diakses oleh masyarakat kami, terutama di wilayah-wilayah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan rumah layak huni,” ujar Gubernur Lewerissa usai pertemuan di Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Menurut Gubernur, program ini akan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja sektor informal yang selama ini sulit mendapatkan pembiayaan melalui skema konvensional.
Orang nomor satu di Maluku itu menyebut, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Maluku dalam mendukung target nasional penyediaan perumahan yang inklusif dan merata.
Pemprov Maluku juga akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dari BPS sebagai dasar validasi penerima bantuan, memastikan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program KUR perumahan ini.
“Kita akan menyiapkan semua persyaratan, termasuk data penerima manfaat dan skema pelaksanaannya di daerah. Dengan sinergi pusat-daerah yang kuat, kami optimistis Maluku bisa memanfaatkan program ini secara maksimal,” tambahnya.
Gubernur menutup dengan harapan bahwa melalui kerja sama aktif bersama Kementerian PKP dan BP Tapera, masalah backlog perumahan di Maluku bisa teratasi secara bertahap.***
Komentar