Ambon, Maluku — Sejumlah pegiat literasi digital dan aktivis muda Maluku menyuarakan tuntutan keadilan akses digital di hadapan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid dalam forum dialog terbuka di Café Wailela, Ambon, Selasa (07/10) malam. Mereka menyoroti mahalnya harga internet, lambannya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di kawasan timur, serta rendahnya budaya dan etika digital di ruang maya.
Pertemuan bertajuk “Temu Komunitas Literasi Digital dan OKP/OKPI bersama Menteri Komdigi” itu menghadirkan suasana hangat dan egaliter. Tidak ada podium atau protokol kaku; hanya dialog terbuka antara pejabat pusat dan anak-anak muda yang selama ini bersentuhan langsung dengan realitas digital di lapangan.
Acara tersebut turut dihadiri Dirjen Komunikasi Publik dan Media Fifi Aleyda Yahya, Kepala Badan Pengembangan SDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, serta Direktur Informasi Publik Dr. Nursodik Gunarjo.
Berbagai komunitas hadir, antara lain Relawan TIK Maluku, Mafindo Maluku, Paparisa Ambon Bergerak, Terakota Ambon, GP Ansor, KNPI Maluku, HMI Badko Maluku, BEM Nusantara Maluku, Banser Kota Ambon, serta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon.
Koordinator Wilayah Mafindo Maluku Rusda Leikawa membuka diskusi dengan keprihatinan terhadap maraknya perilaku digital yang tidak sehat.
“Perilaku kreator konten, terutama di TikTok dan Facebook, makin sulit diedukasi. Banyak yang memproduksi konten provokatif dan saling hujat. Ini sudah mengganggu ketenangan sosial kita,” ujarnya.
Pernyataan itu menegaskan bahwa kesenjangan digital tak hanya soal jaringan dan infrastruktur, tetapi juga menyangkut nilai dan budaya bermedia.
Menurut komunitas seperti Mafindo dan Relawan TIK, tanpa literasi dan etika digital yang kuat, internet justru berpotensi memecah masyarakat.
Isu paling menonjol dalam forum itu adalah tingginya harga kuota internet di kawasan timur Indonesia.
“Kami berharap Kementerian Komdigi memperjuangkan kesetaraan harga kuota dan Indihome antara wilayah barat dan timur. Di Maluku, harga internet jauh lebih mahal karena minimnya kompetisi antar-provider,” ujar Ketua KNPI Maluku, Arman Kalean.
Pandangan senada disampaikan Pierre A. Ajawaila dari Paparisa Ambon Bergerak.
“Bagaimana kami bisa bersaing di ekonomi digital jika jaringan lambat dan biaya internet sangat tinggi?” katanya.
Kondisi itu, menurut mereka, telah menciptakan kesenjangan nyata. Mahasiswa, pelajar, pelaku UMKM, dan kreator lokal di Maluku harus menanggung biaya lebih besar dibandingkan rekan mereka di wilayah barat Indonesia.
Selain harga, keterbatasan infrastruktur juga menjadi sorotan.
“Masih banyak desa di Aru, Seram Utara, Buru Selatan, hingga Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya yang belum tersentuh sinyal sama sekali,” ungkap Aril Salamena dari Relawan TIK Maluku.
Para peserta menilai, di era digital, internet bukan lagi kebutuhan sekunder, melainkan kebutuhan dasar yang menentukan masa depan pendidikan, ekonomi, dan layanan publik.
Dari sisi media, Sekretaris AJI Ambon, Habil Kadir, menegaskan bahwa pemerataan akses digital juga merupakan hak demokratis warga negara.
“Kalau masyarakat di pulau-pulau kecil tidak memiliki akses internet layak, mereka kehilangan hak untuk tahu dan bersuara. Keadilan digital bukan sekadar urusan teknologi, tetapi soal demokrasi dan kebebasan pers,” ujarnya.
Habil menambahkan, jurnalis di daerah kepulauan sering kesulitan mengirim berita karena jaringan yang lemah. “Akibatnya, banyak liputan dari daerah tertinggal tak sampai ke media nasional. Pemerataan jaringan berarti memberi ruang bagi keberagaman suara,” katanya.
Ketua GP Ansor Maluku, Ridwan Nurdin, menyoroti keterbatasan anggaran daerah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi.
“Jangan membebankan tanggung jawab konektivitas ke pemerintah daerah. Kemampuan fiskal mereka terbatas. Pemerintah pusat harus hadir dan memastikan keadilan akses digital bagi masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Meski banyak keluhan, suasana dialog tetap hangat. Para peserta justru menawarkan ide kolaboratif berupa Festival Literasi Digitalent 2026 di Maluku — ajang inovasi yang mempertemukan komunitas, kampus, dan pelaku UMKM digital.
“Kami ingin Kementerian Komdigi berkolaborasi. Malam ini membuktikan pemerintah mau mendengar anak muda Maluku,” ujar perwakilan Terakota Ambon.
Para peserta juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Meutya Hafid atas kesediaannya berdialog langsung.
“Jarang pejabat pusat mau duduk santai mendengar aspirasi masyarakat. Ibu Meutya datang bukan untuk berpidato, tapi benar-benar mendengar,” ujar Adam Rahantan, Koordinator BEM Nusantara Maluku.
Ketua HMI Badko Maluku, Andi Sagama, menambahkan, “Pendekatan seperti ini membuat kami merasa dilibatkan. Kami berharap kementerian lain meneladani sikap Ibu Menteri Komdigi.”
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas semangat komunitas Maluku yang aktif menggerakkan literasi digital. Ia menegaskan, kebijakan digital nasional kini berfokus pada tiga pilar utama:
- Penguatan literasi digital masyarakat;
- Pengembangan talenta digital generasi muda; dan
- Pemerataan infrastruktur TIK di wilayah 3T dan kawasan timur Indonesia.
“Pemerintah berkomitmen agar transformasi digital tidak hanya dinikmati masyarakat kota besar, tapi juga mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Meutya menekankan pentingnya kolaborasi dengan komunitas lokal.
“Relawan TIK, Mafindo, Paparisa Ambon Bergerak, AJI, dan berbagai organisasi kepemudaan punya peran besar sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan realitas masyarakat,” katanya.
Dialog di Café Wailela malam itu menjadi lebih dari sekadar pertemuan seremonial. Ia menjadi ruang perjumpaan dua arah antara pemerintah dan rakyat — antara Jakarta dan Maluku, antara kebijakan dan kenyataan.
Di ruangan sederhana itu, suara dari timur menggema: tuntutan keadilan digital, kesetaraan harga internet, dan kesempatan yang setara untuk berkarya.
“Kami tidak ingin hanya menjadi konsumen internet,” ujar seorang peserta muda. “Kami ingin menjadi pencipta, inovator, dan pelaku ekonomi digital dari timur Indonesia.”
Malam berakhir dengan tepuk tangan dan harapan. Anak-anak muda Maluku membuktikan bahwa perubahan digital tidak hanya tumbuh dari pusat kekuasaan, tetapi juga dari tepi negeri — dari pulau-pulau kecil yang menyala dengan semangat dan keyakinan.**
Komentar