Ambon, Maluku– Harapan masyarakat Pulau-Pulau Lease untuk memiliki daerah otonomi sendiri kini kembali menemukan pijakan kuat. Komisi I DPRD Provinsi Maluku secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Kota Lease sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) di Maluku, dalam rapat dengar pendapat bersama Tim Pemekaran di ruang Paripurna DPRD Maluku, Kamis (13/11/2025).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Sholichin Buton, S.HI, menegaskan bahwa berdasarkan hasil pemaparan Tim Persiapan DOB Kota Lease, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi.
“Secara administrasi semuanya sudah lengkap, dan kami dari Komisi I DPRD Maluku mendukung penuh pembentukan Kota Lease,” ujar Sholichin dengan nada optimistis.
Ia menambahkan, Komisi I akan segera berkoordinasi dengan Gubernur Maluku untuk menyusun rekomendasi dan surat keputusan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi. Dokumen tersebut akan menjadi dasar kuat dalam pengusulan DOB Kota Lease bersama 14 calon daerah baru lainnya ke pemerintah pusat.
“Kami akan membicarakan dengan Pak Gubernur agar dibuat rekomendasi dan surat keputusan bersama, sehingga dapat diusulkan ke Komisi I DPR RI,” katanya.
Lebih jauh, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyinggung pentingnya kesiapan pendanaan untuk daerah baru. Komisi I, katanya, akan memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) guna membahas alokasi anggaran yang mendukung langkah awal pembentukan DOB Kota Lease.
“Ketika surat keputusan sudah dikeluarkan, maka harus ada anggaran yang disiapkan untuk mendukung pembentukan Kota Lease dan daerah-daerah baru lainnya,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Tim Pemekaran DOB Kota Lease, M.J. Septeno, menyebut dukungan DPRD Maluku menjadi titik balik penting bagi perjuangan panjang yang telah berlangsung hampir dua dekade.
“Kami berusaha menghidupkan kembali perjuangan ini dengan menggerakkan seluruh kekuatan di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota, agar keputusan politik yang pernah diambil 15 tahun lalu dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan perjuangan ini,” ungkapnya.
Septeno menyampaikan, semangat masyarakat Pulau-Pulau Lease tidak pernah padam untuk memperjuangkan status otonomi sendiri. Ia meyakini, bila pemerintah pusat membuka moratorium pemekaran, seluruh dokumen dan persiapan telah siap untuk diserahkan.
“Kalau Tuhan berkehendak dan moratorium dibuka, kami sudah siap. Semoga perjuangan ini terwujud demi kemajuan masyarakat Pulau-Pulau Lease,” tutupnya.***
Discussion about this post