Ambon, Maluku,- Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, H. Amirudin, menegaskan pentingnya penetapan skala prioritas dan penguatan koordinasi antar pemerintah daerah dalam mengusulkan program pembangunan ke pemerintah pusat, di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut Amirudin, banyaknya proposal pembangunan dari kabupaten dan kota di Maluku membuat tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan. Karena itu, diperlukan pemetaan kebutuhan yang paling mendesak agar aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara efektif.
“Dengan jumlah proposal yang sangat banyak, tentu tidak mungkin semuanya dipenuhi sekaligus. Kita harus menentukan mana yang paling mendesak dan menjadi prioritas utama,” ujar Amirudin, saat dihubungi dari Ambon, Rabu (04/02/2026).
Ia mengapresiasi rapat koordinasi pembangunan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Maluku bersama seluruh perwakilan kabupaten dan kota.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara terpadu akan memperkuat posisi Maluku saat berkomunikasi dengan kementerian di Jakarta.
“Ketika kita bersatu dan menyampaikan kebutuhan daerah secara bersama-sama, pusat akan lebih mudah memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat Maluku,” katanya.
Amirudin menekankan, koordinasi tidak boleh dilakukan secara insidental, melainkan harus berkelanjutan. Ia mengusulkan pertemuan koordinasi rutin minimal setiap tiga bulan agar sejalan dengan siklus anggaran yang berjalan per triwulan.
“Kalau koordinasi terhenti terlalu lama, peluang mendapatkan dukungan anggaran bisa terlewatkan,” tegasnya.
Ia juga menilai seluruh kebutuhan pembangunan kabupaten dan kota harus diselaraskan terlebih dahulu dengan rencana pembangunan provinsi, sehingga usulan ke pusat lebih fokus dan memiliki dasar yang kuat.
Sebagai contoh, Amirudin menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Meski jalan provinsi telah rampung, masih banyak jalan desa dan jalan kabupaten yang membutuhkan perhatian serta dukungan anggaran.
Selain itu, ia mengingatkan ketatnya persaingan antar daerah dalam memperoleh alokasi anggaran pusat, terlebih dengan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penanganan bencana di wilayah lain.
“Kalau kita tidak segera bersuara dan menunjukkan kebutuhan Maluku, maka daerah ini bisa saja terpinggirkan,” ujarnya.
Karena itu, Amirudin mendorong seluruh pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di Maluku untuk membangun mekanisme koordinasi yang solid, termasuk menyusun daftar kebutuhan daerah berdasarkan skala prioritas.
“Kebutuhan daerah harus diidentifikasi bersama, diprioritaskan, lalu disampaikan secara kolektif ke pemerintah pusat,” tutup Amirudin.*
Komentar