Ambon, Maluku,- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo, menyoroti polemik rencana Maluku Integrated Port (MIP) dalam Dialog Pemuda yang digelar DPD KNPI Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), di Media Kafe, Graha Ambon Ekspres, Ambon. Rabu (04/03/2026).
Dialog yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama itu mengangkat tema “Katong Bicara: Evaluasi Gagalnya Maluku Integrated Port (MIP) di SBB dan Konsolidasi Pemuda untuk Arah Pembangunan Maluku yang Berkeadilan.”
Dalam pemaparannya, Alhidayat menegaskan DPRD memiliki tanggung jawab dalam fungsi penganggaran dan pengawasan terhadap setiap program pembangunan daerah, termasuk proyek strategis seperti MIP.
“DPRD bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap program yang telah dianggarkan. Beberapa hari lalu, kami baru menyelesaikan pengawasan di lima kabupaten/kota di Maluku sebagai bagian dari tanggung jawab kepada rakyat,” ujarnya.
Ia menyoroti rencana pemindahan lokasi MIP dari wilayah Waisarisa, Kabupaten SBB, ke Kota Ambon. Menurutnya, setiap kebijakan investasi harus didasarkan pada kajian akademik yang jelas dan rasional, serta disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kalau memang sudah ada kajian akademik, publik berhak tahu siapa yang mengkaji, dari lembaga mana, dan apa dasar pertimbangannya. Supaya tidak menimbulkan persepsi liar di masyarakat,” tegasnya.
Alhidayat juga mengungkapkan bahwa DPRD Maluku hingga kini belum dilibatkan secara langsung dalam proses koordinasi, termasuk kunjungan ke Jepang terkait rencana MIP. Padahal, secara kelembagaan DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis daerah.
Lebih lanjut, ia menilai konsep pelabuhan terintegrasi seharusnya tidak hanya berorientasi pada aktivitas bongkar muat, tetapi juga terhubung dengan industri pengolahan guna menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi daerah.
“Kalau hanya kapal masuk lalu kirim lagi keluar tanpa ada industri pengolahan, nilai ekonominya tidak maksimal. Idealnya, pelabuhan itu terintegrasi dengan pabrik sehingga yang keluar adalah barang jadi, bukan bahan mentah,” jelasnya.
Ia juga menyinggung panjangnya rantai distribusi hasil perikanan Maluku yang selama ini harus melalui Surabaya, sehingga nilai tambah ekonomi belum sepenuhnya dinikmati daerah.
Dalam dialog tersebut turut hadir Juru Bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang, Sekda Kabupaten SBB Lalvin Tuasuun, Akademisi Universitas Pattimura Paulus Koritelu, serta perwakilan OKP dan Cipayung.
Di akhir penyampaiannya, Alhidayat mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya pemuda, untuk mengawal arah kebijakan pembangunan secara objektif dan berbasis data.
“Kita dukung setiap keputusan pemerintah jika memang berdasarkan kajian yang kuat. Tapi harus kita kawal bersama. Kritik boleh, tetapi harus berbasis data dan kajian ilmiah,” tandasnya.
Dialog ini menjadi ruang konsolidasi pemuda SBB untuk menyuarakan aspirasi sekaligus memperkuat komitmen dalam mengawal pembangunan Maluku agar lebih adil dan berkelanjutan.*
Komentar