Ambon, Maluku,- Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak pada daerah kepulauan.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa, menegaskan bahwa karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan tidak dapat disamakan dengan daerah daratan, karena kebutuhan dan biaya pembangunan infrastrukturnya jauh lebih besar.
“Wilayah laut Maluku lebih luas dibanding daratan. Pembangunan jalan, jembatan, dan pelabuhan membutuhkan biaya tinggi. Jika kebijakan anggaran disamaratakan, maka pembangunan di Maluku akan semakin tertinggal,” ujar Johan, Selasa (10/02/2026).
Ia menjelaskan, tingginya ketergantungan Maluku terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyebabkan setiap kebijakan pemangkasan anggaran berdampak langsung pada pembangunan daerah.
Menurut Johan, DPRD memiliki tanggung jawab politik untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Maluku melalui dialog aktif dengan pemerintah pusat, bukan sekadar menerima kebijakan yang telah ditetapkan.
Selain itu, Johan juga menyoroti lemahnya koordinasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang berpotensi melemahkan usulan anggaran karena tidak didukung data yang terpadu dan terukur.
Ia menambahkan, kendala administratif dan aturan teknis pelaksanaan anggaran yang tidak fleksibel sering menghambat proyek infrastruktur di daerah, bahkan menyebabkan pekerjaan terhenti di tengah jalan.
Johan berharap pemerintah pusat membuka ruang dialog yang lebih luas serta memberikan perlakuan khusus bagi daerah kepulauan, agar pembangunan infrastruktur di Maluku dapat berjalan merata dan berkeadilan.*
Komentar