PIRU, MALUKU– Pengibaran bendera bercorak Republik Maluku Selatan (RMS) di tiang bendera Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional, mendapat sorotan serius dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) SBB.
Ketua DPC GMNI SBB, Febry Ozy Al-Imran Tubaka, menilai peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan pengibaran selembar bendera, melainkan menyangkut tanggung jawab kelembagaan, pengawasan fasilitas pemerintahan, pendidikan kebangsaan, serta komitmen menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Tubaka, momentum Hari Pahlawan seharusnya menjadi ruang refleksi untuk memperkuat semangat nasionalisme, menghormati pengorbanan para pejuang bangsa, serta meneguhkan komitmen kebangsaan.
Karena itu, munculnya bendera bercorak RMS di lingkungan kantor pemerintahan pada momentum tersebut dinilainya sebagai peristiwa yang mencederai nilai dan semangat Hari Pahlawan.
“Momentum Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat bagi kita semua tentang pengorbanan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, ketika bendera bercorak RMS ditemukan berkibar di lingkungan kantor pemerintahan, tentu ini menjadi persoalan serius yang harus mendapatkan penjelasan dan penanganan,” tegas Tubaka dalam pernyataan sikapnya.
Ia menjelaskan, sebagai organisasi mahasiswa yang berlandaskan nasionalisme dan Marhaenisme, GMNI memandang persoalan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab negara dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Menurutnya, nasionalisme tidak boleh berhenti pada simbol, slogan, pidato, maupun kegiatan seremonial setiap peringatan hari besar nasional.
Nasionalisme harus tercermin melalui sikap, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kesadaran setiap penyelenggara pemerintahan dalam menjaga kehormatan institusi negara.
“Nasionalisme bukan hanya tentang mengibarkan Bendera Merah Putih pada momentum peringatan hari besar nasional. Nasionalisme juga harus terwujud melalui sikap, tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesadaran setiap penyelenggara pemerintahan dalam menjaga kehormatan institusi negara,” ujarnya.
Tubaka menegaskan, kantor pemerintahan daerah merupakan ruang pelayanan publik sekaligus representasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh aktivitas dan penggunaan fasilitas di lingkungan kantor pemerintahan harus berada dalam pengawasan serta tanggung jawab pejabat yang memiliki kewenangan.
Dalam konteks tersebut, GMNI SBB secara khusus meminta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten SBB berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata untuk melakukan klarifikasi dan penelusuran menyeluruh terhadap insiden tersebut.
“Kami meminta Kasatpol PP berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pariwisata SBB untuk memastikan bagaimana bendera bercorak RMS tersebut dapat terpasang pada tiang bendera di lingkungan kantor pemerintahan. Harus diketahui siapa yang bertanggung jawab, bagaimana proses pemasangannya, dan apakah terdapat kelalaian dalam pengawasan lingkungan kantor,” katanya.
Selain meminta penelusuran kronologi, Tubaka juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aset milik pemerintah daerah. Menurutnya, tiang bendera, halaman kantor, bangunan, serta seluruh fasilitas pendukung merupakan aset pemerintahan yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.
Ia menilai, peristiwa tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengamanan fasilitas pemerintahan, sehingga kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Persoalan ini tidak boleh berhenti hanya pada penurunan bendera. Harus ada evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengamanan aset daerah. Kantor pemerintahan merupakan representasi kehadiran negara, sehingga tanggung jawab menjaganya tidak boleh diabaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia turut menyinggung landasan hukum mengenai penggunaan Bendera Negara. Ia merujuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Dalam Pasal 9 ayat (1), khususnya huruf e, undang-undang tersebut mengatur kewajiban pengibaran Bendera Negara setiap hari di gedung atau kantor lembaga pemerintah daerah.
Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengibaran Bendera Merah Putih di kantor pemerintahan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari penghormatan terhadap identitas, kedaulatan, dan kehormatan negara.
“Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah mengatur secara jelas kewajiban pengibaran Bendera Negara di kantor lembaga pemerintah daerah. Karena itu, setiap institusi pemerintahan harus memahami dan menjalankan ketentuan tersebut secara bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ia juga meminta agar penanganan insiden pengibaran bendera bercorak RMS dilakukan secara terukur, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. GMNI, kata dia, tidak ingin persoalan tersebut dimanfaatkan untuk membangun kebencian terhadap kelompok atau golongan tertentu.
“GMNI SBB tidak hadir untuk membangun kebencian terhadap kelompok atau golongan tertentu. Kami hadir untuk memberikan kritik, masukan, dan pendidikan politik kepada masyarakat maupun pemerintah. Yang kami tuntut adalah kejelasan, tanggung jawab, dan penegakan aturan sesuai hukum,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendidikan kebangsaan harus menjadi perhatian bersama, terutama dalam lingkungan institusi pemerintahan. Kesadaran menjaga simbol negara dan kehormatan institusi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pemahaman normatif.
Pihaknya berharap pemda SBB tidak memandang peristiwa tersebut sebagai persoalan biasa.
Klarifikasi, evaluasi, dan langkah konkret dinilai penting untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Kami berharap pemda Kabupaten Seram Bagian Barat tidak memandang persoalan ini sebagai hal biasa. Perlu ada klarifikasi, evaluasi, dan langkah konkret sesuai kewenangan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan tetap terjaga,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Tubaka kembali mengingatkan bahwa semangat Hari Pahlawan harus diterjemahkan dalam tanggung jawab nyata seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan, keutuhan negara, dan kehormatan institusi pemerintahan.
“Jangan sampai momentum Hari Pahlawan yang seharusnya menjadi ruang penghormatan terhadap perjuangan para pendiri bangsa justru kehilangan makna akibat lemahnya pengawasan di lingkungan pemerintahan,” tutup Tubaka.***
Komentar