- Oleh: Friyadi Toisutta (Mantan Majelis Pembina Cabang PMII Kota Ambon, Kader Pimpinan Pusat AMPG)
Ambon, Maluku– Seiring dengan kritik keras yang dilontarkan oleh Pengurus Besar PMII (PB PMII) terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait isu tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, saya merasa perlu menyuarakan pandangan yang lebih proporsional.
Kritik tersebut seakan tidak hanya mengarah pada kebijakan yang diambil oleh Bahlil, tetapi lebih jauh lagi, menyerang secara pribadi, dengan kesan bahwa beliau menjadi representasi tunggal dari seluruh masalah pertambangan di wilayah tersebut.
Sebagai seorang kader PMII dan pembina yang telah lama berkiprah dalam organisasi ini, saya menilai pendekatan yang diambil oleh PB PMII kali ini cenderung tidak proporsional dan memiliki kesan politis.
Bahlil Lahadalia merupakan salah satu tokoh Papua yang berhasil menembus jajaran kabinet pusat, yang tentunya membawa suara dan aspirasi dari timur Indonesia ke tingkat kekuasaan nasional. Oleh karena itu, dalam memberikan kritik terhadap beliau, kita perlu berhati-hati dan menjaga agar tidak terjebak dalam narasi yang menyudutkan tanpa didasari oleh data dan fakta yang jelas.
Isu tambang nikel di Raja Ampat bukanlah masalah yang sederhana. Ini melibatkan berbagai pihak, baik itu investor, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, serta aktivis lingkungan.
Sebagai Menteri ESDM, Bahlil tentu tidak bertindak sepihak. Proses perizinan, termasuk pencabutan izin, dilakukan dengan mengacu pada mekanisme hukum dan pertimbangan teknis yang panjang.
Oleh karena itu, saya mempertanyakan alasan di balik sikap PB PMII yang memilih untuk mengkritik Bahlil secara terbuka. Apakah kritik ini semata-mata didasarkan pada kepedulian terhadap lingkungan hidup dan keberpihakan terhadap masyarakat adat, atau ada kepentingan politis tertentu di balik framing terhadap Bahlil? Hal ini perlu dijelaskan dengan jelas kepada publik, agar tidak menimbulkan spekulasi lebih lanjut. Saya juga merasa bahwa PB PMII kurang memahami secara mendalam kompleksitas persoalan nasional ini.
Sebagai bagian dari organisasi intelektual, saya mengajak sahabat-sahabat di PB PMII untuk kembali pada khittah gerakan kritis yang berbasis pada data dan kajian mendalam, bukan sekadar retorika atau tekanan politis.
Kami semua sepakat bahwa eksploitasi sumber daya alam harus memprioritaskan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendekatannya haruslah solutif, bukan destruktif.
Bahlil Lahadalia, sebagai anak bangsa dari timur Indonesia, telah membuktikan dirinya sebagai representasi orang Papua yang mampu berbicara di tingkat nasional. Sebagai alternatif dari sekadar memojokkannya, akan lebih bijak bagi PB PMII untuk mendorong dialog yang terbuka dan transparansi — membangun ruang kritik yang sehat, bukan sekadar menyerang secara pribadi.
Marilah kita kedepankan etika dalam berorganisasi dan menjaga agar PMII tetap independen. Organisasi kita harus terus berperan sebagai agen perubahan yang kritis dan solutif, yang berjuang demi kepentingan rakyat, bukan sekadar menjadi alat politik bagi kepentingan tertentu.***
Komentar