TrendingMaluku.com– Ada dua tanggal yang kerap muncul ketika kita berbicara tentang Hari Maritim Nasional: 21 Agustus dan 23 September. Keduanya memiliki latar sejarah yang berbeda. Tanggal 21 Agustus dikaitkan dengan peristiwa perjuangan maritim pada masa awal kemerdekaan, sementara 23 September memiliki kedudukan sebagai Hari Maritim Nasional yang ditetapkan melalui keputusan pemerintah setelah Musyawarah Nasional Maritim I.
Perbedaan tersebut tidak perlu membuat kita berhenti pada perdebatan tanggal. Justru keduanya dapat dibaca sebagai bagian dari perjalanan panjang bangsa ini dalam menemukan kembali kesadaran bahwa laut bukan sekadar bentang geografis, melainkan bagian dari identitas, kedaulatan, dan masa depan Indonesia.
Bagi Maluku, makna itu tentu jauh lebih dekat. Kita tidak sekadar tinggal di wilayah yang dikelilingi laut. Laut menghubungkan pulau, menghidupi keluarga, membentuk kebudayaan, dan sejak dahulu menjadi bagian dari cara masyarakat membaca alam dan kehidupannya.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang diajukan: mengapa sekolah kita belum benar-benar belajar dari laut?
Boleh jadi, persoalannya bukan karena kita kekurangan semangat maritim. Persoalannya justru terletak pada cara kita mendefinisikan pengetahuan. Pengalaman anak-anak Maluku yang tumbuh di pesisir, pulau-pulau kecil, dan negeri-negeri adat sering berhenti sebagai pengalaman sehari-hari, bukan menjadi sumber pembelajaran di ruang kelas.
Padahal, menjadi masyarakat kepulauan bukan sekadar persoalan geografis. Ia adalah cara hidup. Masyarakat Maluku memiliki pengalaman panjang berinteraksi dengan laut dan lingkungan.
Dari laut mereka membaca musim, mengenali arah angin, memahami arus, menentukan waktu melaut, dan mengembangkan berbagai bentuk pengetahuan yang diwariskan antargenerasi.
Dalam masyarakat adat, terdapat pula mekanisme pengelolaan sumber daya seperti Sasi dan Kewang yang menunjukkan adanya hubungan antara manusia, alam, aturan sosial, dan keberlanjutan. Semua itu sebenarnya merupakan kekayaan pedagogis yang sangat besar.
Sayangnya, pengalaman hidup tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar pengetahuan sekolah.
Ketika anak-anak memasuki sekolah, pengetahuan yang dekat dengan kehidupan mereka itu sering kali tidak menjadi bagian penting dari proses pembelajaran.
Di sinilah gagasan kurikulum berbasis kepulauan menemukan relevansinya. Kurikulum berbasis kepulauan tidak berarti membuat pendidikan Maluku berjalan sendiri di luar kerangka pendidikan nasional.
Yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menerjemahkan kurikulum nasional ke dalam realitas kepulauan. Laut, pulau, masyarakat adat, budaya, lingkungan, ekonomi lokal, dan pengalaman hidup masyarakat harus dapat menjadi konteks sekaligus sumber pembelajaran.
Dengan demikian, anak-anak tidak merasa bahwa sekolah adalah dunia yang berbeda dari kehidupan mereka. Sekolah justru menjadi ruang untuk memahami kembali apa yang mereka lihat, alami, dan warisi dari lingkungan sosial-budayanya.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih mendasar: pengetahuan siapa yang selama ini kita anggap penting untuk diajarkan?
Michael W. Apple (1982), melalui Education and Power, mengingatkan bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari relasi antara pengetahuan dan kekuasaan. Kurikulum tidak pernah benar-benar netral. Selalu ada proses yang menentukan pengetahuan mana yang dianggap penting, sah, dan layak diwariskan kepada generasi berikutnya. Pertanyaan itu sangat relevan bagi Maluku. Pengetahuan nelayan tentang musim, angin, arus dan ikan lahir dari pengalaman panjang.
Pengetahuan masyarakat adat mengenai sasi dan kewang lahir dari hubungan sosial dan ekologis yang telah berlangsung lintas generasi.
Pengetahuan para pembuat perahu lahir dari pengalaman teknis yang tidak sederhana. Apakah semua itu hanya tradisi? Atau di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat menjadi pintu masuk bagi pembelajaran ilmiah?
Jika pertanyaan tersebut kita ajukan secara serius, maka kita sebenarnya sedang membuka kembali cara kita memandang hubungan antara sekolah dan masyarakat.
Di sinilah Etnosains mendapatkan ruang. Kita tidak sedang mengatakan bahwa pengetahuan lokal harus menggantikan ilmu pengetahuan modern.
Justru yang dibutuhkan adalah dialog antara keduanya. Pengetahuan lokal dapat menjadi titik berangkat, sementara ilmu pengetahuan memberikan perangkat untuk mengamati, menguji, menjelaskan, dan mengembangkannya.
Sasi, misalnya, dapat menjadi pintu masuk untuk memahami ekologi, konservasi, dan keberlanjutan.
Pengetahuan Nelayan dapat didialogkan dengan meteorologi dan oseanografi. Pembuatan perahu dapat menjadi pembelajaran fisika, mekanika, dan teknologi. Pala dan cengkeh dapat menjadi pintu masuk untuk memahami biologi, ekonomi, sejarah, bahkan perdagangan global.
Dengan pendekatan seperti ini, peserta didik tidak hanya bertanya, “Apa yang dikatakan buku?” Mereka juga belajar bertanya: “Apa yang diketahui masyarakat, bagaimana pengetahuan itu terbentuk, dan bagaimana kita dapat mengujinya secara ilmiah?”
Pada titik inilah pendidikan menjadi lebih dekat dengan kehidupan. Pengetahuan yang selama ini berada di luar sekolah tidak lagi dipandang sebagai pengetahuan kelas dua, melainkan menjadi bahan dialog yang dapat memperkaya ilmu pengetahuan.
Henry Giroux (1981), melalui Ideology, Culture and the Process of Schooling, mengingatkan bahwa sekolah bukan ruang yang steril dari budaya dan kekuasaan. Pendidikan turut membentuk cara peserta didik melihat dirinya, masyarakat, kebudayaan, dan dunia.
Karena itu, ketika pengalaman masyarakat kepulauan terus ditempatkan di luar kurikulum, tanpa sadar sekolah dapat menciptakan jarak antara pengetahuan formal dan kehidupan nyata peserta didik.
Anak belajar tentang laut, tetapi tidak selalu belajar dari laut. Anak belajar tentang lingkungan, tetapi belum tentu menggunakan lingkungan sebagai laboratorium.
Anak belajar tentang kebudayaan, tetapi kebudayaan belum tentu diperlakukan sebagai sumber pengetahuan. Padahal, bagi masyarakat kepulauan, kehidupan sehari-hari sesungguhnya menyediakan ruang belajar yang sangat luas.
Laut, pantai, hutan, pasar, pelabuhan, perahu, kebun, tarian adat, obat herbal, dan negeri adat semuanya dapat menjadi ruang pedagogis apabila pendidikan mampu menghubungkannya dengan pengetahuan ilmiah.
Maka pembelajaran perlu bergerak dari menghafal menuju menyelidiki.
Anak tidak hanya membaca tentang ekosistem laut melalui buku. Ia dapat memulai dari laut yang dilihat setiap hari. Ia tidak hanya menghafal perubahan iklim, tetapi dapat bertanya kepada masyarakat tentang perubahan musim yang mereka rasakan. Ia tidak sekadar mempelajari konservasi, tetapi dapat mengkaji bagaimana sasi bekerja dan mengapa mekanisme tersebut dapat menjaga sumber daya.
Realitas menjadi titik berangkat, pengalaman menjadi bahan pertanyaan, ilmu pengetahuan menjadi alat analisis, dan tindakan menjadi tujuan.
Inilah teaching and learning yang semakin kontekstual. Namun, kontekstual saja belum cukup. Pembelajaran juga harus memberi ruang bagi peserta didik untuk mempertanyakan realitas. Mengapa hasil tangkapan berubah? Mengapa sebagian masyarakat pesisir masih menghadapi keterbatasan ekonomi? Bagaimana sumber daya laut dikelola? Siapa yang memperoleh manfaat? Bagaimana pembangunan memengaruhi kehidupan masyarakat pulau-pulau kecil?
Pertanyaan-pertanyaan itu membuat pendidikan tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi bergerak menuju kesadaran kritis.
Dalam konteks Indonesia, gagasan H.A.R. Tilaar (2002) melalui Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia memberi pijakan penting bahwa pendidikan tidak semestinya hanya menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.
Pendidikan juga harus menjadi kekuatan yang memungkinkan perubahan sosial berlangsung. Bagi Maluku, pendidikan transformatif berarti tidak sekadar mengajarkan anak untuk hidup di tengah kepulauan, tetapi membekali mereka kemampuan untuk memahami, menjaga, mengembangkan, dan mentransformasikan kehidupan kepulauan.
Anak-anak Maluku harus dipersiapkan bukan hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pembaca perubahan sosial dan ekologis di wilayahnya. Mereka harus mampu melihat laut bukan semata-mata sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai ruang kehidupan yang memiliki dimensi budaya, ekologis, sosial, dan politik.
Dari sinilah kita dapat membangun gagasan pedagogi kepulauan. Pedagogi kepulauan bukan sekadar menambahkan beberapa materi tentang Maluku ke dalam kurikulum. Ia adalah perubahan cara pandang tentang bagaimana pengetahuan dibangun dan bagaimana proses belajar berlangsung.
Laut bukan hanya objek pembelajaran, tetapi ruang belajar. Masyarakat bukan hanya objek penelitian, tetapi sumber pengetahuan. Budaya bukan hanya warisan, tetapi sumber epistemologi. Pulau bukan sekadar tempat sekolah berdiri, tetapi laboratorium kehidupan.
Dalam paradigma seperti itu, anak-anak Maluku tidak hanya belajar tentang Maluku. Mereka belajar dari Maluku. Dan pada tahap berikutnya, mereka belajar untuk mentransformasikan Maluku.
Momentum 21 Agustus dan 23 September memperoleh makna yang lebih luas. Yang perlu kita wariskan dari sejarah maritim Indonesia bukan sekadar tanggal peringatannya, tetapi kesadaran bahwa laut harus hadir dalam cara bangsa ini membangun masa depan. Bagi Maluku, kesadaran tersebut semestinya diterjemahkan sampai ke ruang kelas.
Merayakan Hari Maritim seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni untuk kembali menyebut bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ia harus menjadi momentum untuk memperluas makna pembangunan maritim.
Pembangunan maritim tidak cukup hanya membangun pelabuhan, kapal, kawasan perikanan, atau infrastruktur pesisir. Kita juga harus membangun manusia maritim.
Manusia maritim tidak lahir secara otomatis karena seseorang tinggal di pulau. Ia lahir melalui pendidikan yang membuat seseorang memahami laut secara ilmiah, menghargai kebudayaan kepulauan, membaca perubahan ekologis, memahami teknologi dan ekonomi kelautan, sekaligus memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai kepentingan yang bekerja di ruang kepulauan.
Untuk itu, di tengah optimisme terhadap perjuangan dan proses pengesahan RUU Kepulauan, kita tidak boleh menunggu regulasi tersebut disahkan baru mulai mempersiapkan pendidikan.
Justru sekarang adalah waktunya. Roadmap kurikulum berbasis kepulauan sudah harus dijewantahkan sebelum RUU Kepulauan disahkan. Kita dapat memulainya dengan memetakan pengetahuan lokal yang hidup di masyarakat, mengidentifikasi potensi etnosains, mengembangkan bahan ajar kontekstual, memperkuat literasi maritim, menyiapkan guru, serta mengembangkan model pembelajaran yang sesuai dengan karakter pulau yang berbeda.
Sekolah di pulau kecil tentu memiliki persoalan dan pengalaman yang berbeda dengan sekolah di pusat kota. Olehnya itu, kurikulum kepulauan juga tidak boleh seragam dalam praktiknya.
Bersekolah di Maluku, harusnya memberi ruang bagi keragaman geografis, sosial, ekologis, dan budaya.
Bahkan, perbedaan antarpulau seharusnya menjadi kekuatan untuk mengembangkan model pendidikan yang benar-benar hidup dari konteks masyarakatnya.
Sudah Saatnya Bergerak
Gagasan tentang kurikulum berbasis kepulauan tidak bergerak dalam ruang kosong. Di Maluku, percakapan tentang pendidikan kepulauan sebenarnya sudah berlangsung. Pada 6 Agustus 2021, Program Studi PGSD FKIP Universitas Pattimura bersama Dinas Pendidikan Maluku Barat Daya menyelenggarakan seminar “Menggagas Pendidikan di Daerah Kepulauan.”
Kemudian pada 17 Mei 2025, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP Universitas Pattimura kembali mengangkat tema “Pengembangan Pendidikan Berbasis Kepulauan: Tantangan dan Peluang di Wilayah 3T dan Pulau-Pulau Kecil.”
Sementara di Maluku Utara, Forum Dosen Universitas Khairun pada 15 Agustus 2024 menggelar sarasehan tentang peningkatan mutu guru melalui Kurikulum Merdeka Belajar Berbasis Kepulauan dan Kemajemukan.
Penyelenggara dan konteks wilayahnya tentu berbeda, tetapi rangkaian itu memperlihatkan bahwa pendidikan kepulauan telah menjadi percakapan di lingkungan perguruan tinggi dan LPTK.
Kita juga tidak kekurangan peneliti dan praktisi yang selama ini bergerak pada wilayah yang bersentuhan dengan etnosains, etnomatematika, kearifan lokal, adat dan budaya, pengetahuan ekologis masyarakat, lingkungan pesisir, serta berbagai model, metode, pendekatan, dan strategi pembelajaran yang bertaut dengan kehidupan peserta didik.
Karena itu, yang mendesak bukan memulai semuanya dari awal, melainkan memetakan apa yang sudah kita miliki.
Hasil-hasil riset, seminar, sarasehan, dialog, dan praktik pembelajaran yang selama ini tersebar perlu dihimpun dan dibaca kembali: apa yang sudah ditemukan, apa yang sudah dikembangkan, apa yang dapat diterapkan, dan apa yang masih membutuhkan penelitian lebih lanjut.
Dari pemetaan tersebut, kita dapat melihat bahwa berbagai gagasan yang selama ini berjalan sendiri-sendiri sebenarnya dapat disatukan menjadi modal intelektual untuk membangun kurikulum berbasis kepulauan.
Sebab itu, sudah saatnya perguruan tinggi dan LPTK, para peneliti, praktisi pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, Dinas Pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan, serta DPRD Provinsi Maluku duduk bersama.
Tidak harus dimulai dengan forum yang terlalu besar. Seminar, curah pendapat, atau sarasehan dapat menjadi langkah awal untuk mengonsolidasikan pengetahuan tersebut. Yang penting, forum itu tidak berhenti pada kesimpulan bahwa pendidikan kepulauan penting.
Forum harus menghasilkan pekerjaan: pemetaan riset, pemetaan pengetahuan lokal, pemetaan praktik pembelajaran, dan kemudian penyusunan roadmap kurikulum berbasis kepulauan.
Dengan demikian, kita tidak sedang menciptakan wacana baru dari ruang kosong. Kita sedang menghubungkan titik-titik yang sebenarnya sudah tumbuh di Maluku. Riset sudah ada. Peneliti sudah ada.
Praktisi dan guru sudah mengalami persoalannya. Perguruan tinggi sudah membicarakannya. Forum akademik sudah pernah dilakukan.
Yang perlu kita bangun sekarang adalah keberanian untuk mengonsolidasikannya menjadi satu agenda pendidikan kepulauan yang lebih terarah.
Dan ini penting dilakukan sekarang, sebelum RUU Kepulauan disahkan.
Jangan sampai kita menunggu pengakuan kebijakan, sementara secara intelektual dan kelembagaan kita belum menyiapkan diri. Justru sebelum kebijakan itu hadir, Maluku harus sudah memiliki peta pengetahuan dan roadmap pendidikan kepulauan. Kita tidak sedang memulai dari nol. Kita hanya perlu menghubungkan titik-titik yang selama ini sudah tumbuh.
Dengan begitu, ketika RUU Kepulauan menjadi kebijakan, Maluku tidak datang dengan tangan kosong. Kita sudah memiliki gagasan, pengalaman, pengetahuan lokal, dan yang paling penting, peta jalan pendidikan kepulauan.
Sebab pengakuan sebagai daerah kepulauan tidak boleh berhenti pada persoalan kewenangan, fiskal, dan pembangunan infrastruktur. Tapi harus pula sampai pada cara kita mendidik dan memproduksi pengetahuan.
Pada akhirnya, pembangunan yang tidak mengubah cara manusia memahami ruang hidupnya akan selalu menyisakan jarak antara kebijakan dan kehidupan masyarakat.
Boleh jadi, sudah saatnya kita mengubah cara pandang. Bukan sekadar mengatakan, “Maluku adalah provinsi kepulauan.”
Tetapi berani mengatakan: “Karena Maluku adalah kepulauan, maka pendidikan Maluku harus berpikir, belajar, dan bertumbuh dari kepulauan.” Laut telah membentuk cara kita hidup. Kini saatnya laut ikut membentuk cara kita belajar.***
Komentar