Ambon, Maluku– Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Maluku angkat bicara terkait kritik yang menyerang Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI.
Wakil sekretaris DPW PSI Maluku, Farham, menyebut desakan agar Raja Juli mundur merupakan serangan tendensius yang tidak memiliki dasar kuat.
Raja Juli Antoni, yang juga Sekretaris Jenderal PSI kembali menjadi sorotan dalam RDP yang membahas isu deforestasi dan banjir di sejumlah wilayah Sumatera.
Farham menegaskan bahwa selama menjabat, Raja Juli tidak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan maupun izin pertambangan yang dapat memicu kerusakan lingkungan.Dia menyebut Raja Juli konsisten menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat reboisasi dan pemulihan kawasan terdampak.
“Secara jelas dan konkret, Menhut menyampaikan dalam RDP bahwa beliau tidak mengeluarkan IPPKH ataupun izin tambang. Fokusnya adalah program penanaman pohon kembali, evaluasi kawasan bencana, serta penyelidikan bersama Polri untuk mengungkap penyebab bencana,” Ungkap Farham, Minggu (07/12)
Farham menilai desakan sebagian anggota DPR agar Raja Juli mundur hanyalah bentuk politisasi yang tidak konstruktif.
Menurutnya, Menteri Raja Juli justru telah melakukan banyak upaya pemulihan lingkungan, mulai dari reforestasi, penetapan hutan adat, hingga pengembangan hutan karbon.
Dirinya juga mengkritik sikap beberapa anggota DPR yang dianggap hanya mencari kambing hitam alih-alih fokus pada solusi.
Baginya, langkah tersebut tidak mencerminkan peran lembaga legislatif yang seharusnya ikut bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan kehutanan yang berkelanjutan.***
Komentar