Palangkaraya, Kalimantan Tengah— Pelaksanaan Rapat Pimpinan Paripurna Nasional (RAPIMPURNAS) KNPI 2025 di Kota Palangkaraya menuai sorotan.
Ramadhan Reubun, Pengurus DPP KNPI Bidang Kebijakan Publik sekaligus Panitia Nasional RAPIMPURNAS, mengkritik keras dugaan ketidakjelasan dalam pengelolaan anggaran kegiatan tersebut.
Keterangannya kepada media, Ramadhan menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Dalam kegiatan berskala nasional seperti ini, sangat disayangkan tidak adanya kejelasan mengenai pengelolaan keuangan. Diperlukan transparansi agar akuntabilitas tetap terjaga,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut munculnya indikasi “aroma tidak sedap” dalam internal panitia, yang menurutnya telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sesama panitia.
“Saya menerima banyak keluhan dari sejumlah panitia terkait manajemen kegiatan. Ini menunjukkan adanya dugaan persoalan serius dalam pengelolaan internal,” lanjutnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab publik, Ramadhan mendesak Ketua Panitia Lokal, Alvian Mawardi—yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kalimantan Tengah—untuk segera menyusun dan mempublikasikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka.
“Saya meminta dengan tegas kepada Ketua Panitia Lokal, saudara Alvian Mawardi, untuk segera membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh,” tegas Ramadhan menutup pernyataannya. ***
Komentar