Bogor,– Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang diselenggarakan di Hotel Aston Sentul Lake, Begor, Jawa Barat.
Kegiatan yang digagas oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan negara yang terpadu dan berkesinambungan. Selasa (18/11/2025)
Kegiatan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago selaku Ketua Pengarah BNPP RI, bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.
Dalam Arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan harus diimplementasikan dengan fokus ganda pada dimensi Keamanan (Security) dan Kesejahteraan (Prosperity).
Mendagri Tito Karnavian menekankan bahwa secara keamanan, perbatasan adalah simbol kedaulatan, dan menjaga perbatasan adalah hal krusial mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga.
Sementara dari sisi kesejahteraan, perbatasan harus dikembangkan untuk mewujudkan keadilan pembangunan dan pemerataan ekonomi.
“Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo-Gibran, perbatasan harus dibangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” ujar Mendagri.
Tiga Mandat Utama BNPP 2025-2029
Dalam paparannya, Mendagri Tito Karnavian menjabarkan tiga tugas utama BNPP sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang menjadi arah strategis BNPP periode 2025-2029.
“Penyelesaian Sengketa Batas, Pembangunan PLBN, Pembangunan Kawasan” Ucapnya.
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) periode 2025-2045 diarahkan untuk menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan negara, mencakup pertahanan, peningkatan kesejahteraan, keberlanjutan lingkungan, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Untuk mendukung misi ini, BNPP telah mengalokasikan Anggaran Pengelolaan BWN-KP Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6,41 Triliun.
Mendagri juga memberikan arahan penekanan kepada seluruh pihak terkait, khususnya Menteri/Kepala Lembaga anggota BNPP, untuk memperkuat komitmen dan kolaborasi dalam mengimplementasikan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan BWN-KP Tahun 2025-2029.
“Menteri/Kepala Lembaga anggota BNPP sangat penting dalam menindaklanjuti dokumen perencanaan terkait ketepatan lokasi, alokasi anggaran, dan jumlah kegiatan yang diimplementasikan,” tegas Mendagri.
Ia juga meminta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan perhatian pada penguatan kelembagaan dan alokasi anggaran daerah untuk percepatan pembangunan perbatasan.
Rakorendal diikuti oleh 18 gubernur atau wakil gubernur bersama kepala Bappeda provinsi, serta bupati/wali kota dari daerah perbatasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.***
Komentar