Piru, Maluku– Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merupakan salah satu daerah strategis di Provinsi Maluku. Dengan luas wilayah yang menempatkannya sebagai salah satu kabupaten terbesar di Maluku, serta APBD yang setiap tahun mencapai ratusan miliar rupiah, semestinya tata kelola informasi publik menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Namun fakta yang berkembang justru memunculkan tanda tanya besar. Di tengah besarnya anggaran daerah dan kompleksitas pembangunan yang dijalankan, Pemerintah Kabupaten SBB hingga kini dinilai belum memiliki pola kerja sama yang jelas dan berkelanjutan dengan media massa mainstream.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana program-program pemerintah dapat diketahui masyarakat secara luas jika saluran komunikasi publik tidak diperkuat melalui kemitraan media yang profesional dan terukur?
Media massa bukan sekadar ruang pemberitaan. Dalam sistem pemerintahan modern, media merupakan mitra strategis yang berfungsi menyebarluaskan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, sekaligus menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas publik.
Karena itu, hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia mengalokasikan anggaran komunikasi publik dan kemitraan media sebagai bagian dari upaya menyampaikan program kerja kepada masyarakat. Tujuannya sederhana, agar masyarakat mengetahui penggunaan anggaran daerah, capaian pembangunan, serta berbagai kebijakan yang diambil pemerintah.
Di Kabupaten SBB, isu ini telah lama menjadi perbincangan. Banyak kalangan mempertanyakan mengapa daerah dengan APBD ratusan miliar rupiah justru belum terlihat memiliki skema kerja sama media yang memadai, khususnya dengan media mainstream yang memiliki jangkauan luas dan standar profesional yang jelas.
Padahal, setiap tahun pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pelayanan publik hingga pemberdayaan masyarakat. Semua program tersebut membutuhkan dukungan komunikasi publik agar manfaatnya dapat diketahui dan dirasakan masyarakat secara luas.
Ketiadaan komunikasi publik yang kuat berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Program berjalan, anggaran terserap, tetapi informasi mengenai pelaksanaan dan hasilnya tidak tersampaikan secara maksimal.
Dalam konteks inilah peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten SBB menjadi sorotan. Sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi publik, Diskominfo memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi pemerintahan tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.
Publik tentu berharap Diskominfo di bawah kepemimpinan M. Yusuf Hatala dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai arah kebijakan komunikasi publik daerah. Apakah memang tidak tersedia anggaran kemitraan media? Jika tersedia, bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Dan sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung keterbukaan informasi publik?
Pertanyaan yang sama juga patut diarahkan kepada DPRD Kabupaten SBB. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, apakah isu komunikasi publik dan kemitraan media telah menjadi perhatian dalam pembahasan APBD selama ini?
Pertanyaan tersebut penting dijawab karena menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di era keterbukaan saat ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari proyek yang dibangun, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu menyampaikan informasi secara transparan kepada publik.
SBB adalah kabupaten besar dengan wilayah yang luas, tantangan pembangunan yang kompleks, dan anggaran daerah yang tidak sedikit.
Karena itu, komunikasi publik tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik.
Sudah saatnya pemerintah daerah, Diskominfo, dan DPRD duduk bersama mengevaluasi kebijakan komunikasi publik. Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan yang nyata, tetapi juga membutuhkan informasi yang terbuka, akurat, dan dapat diakses oleh semua pihak.
Karena pada ujungnya, pemerintahan yang transparan bukan hanya bekerja untuk rakyat, tetapi juga memastikan rakyat mengetahui apa yang sedang dan telah dikerjakan.***
Komentar