SAUMLAKI, TrendingMaluku.com – Proses awal rekrutmen tenaga kerja untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) menuai sorotan keras.
Pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan kesiapan memadai menghadapi gelombang pencari kerja lokal yang berharap mendapat kesempatan bekerja di proyek migas berskala besar tersebut.
Kritik terutama diarahkan pada mekanisme pendaftaran yang disebut masih mengandalkan penyerahan dokumen fisik, sementara pencari kerja harus mengantre dalam waktu lama di Posko Terpadu Saumlaki.
Kondisi itu dinilai menunjukkan belum matangnya sistem pelayanan dan perencanaan ketenagakerjaan Pemkab KKT dalam menyambut proyek Blok Masela.
Ketua Aliansi FPPKT, Gilang Kelyombar, menilai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis biasa.
Menurutnya, proyek sebesar Blok Masela membutuhkan pemerintah daerah yang memiliki peta jalan jelas untuk memastikan masyarakat Tanimbar tidak hanya menjadi penonton ketika proyek mulai memasuki tahapan konstruksi.
“Bagaimana bisa proyek sebesar Blok Masela ini dihadapi dengan sistem kerja dinas yang amatir? Masyarakat dipaksa mengantre berjam-jam hanya untuk menyerahkan berkas fisik karena dinas terkait tidak siap secara teknologi. Ini menunjukkan Pemda belum memiliki roadmap ketenagakerjaan yang matang,” tegas Gilang dalam siaran persnya.
Bupati Disorot, Dinas Jangan Dibiarkan Berjalan Sendiri
Sorotan juga diarahkan kepada Bupati KKT Ricky Jauwerissa. Gilang mempertanyakan intensitas perjalanan kepala daerah ke luar daerah ketika persoalan ketenagakerjaan lokal sedang memasuki momentum penting.
Ia menilai kepala daerah seharusnya memastikan langsung kesiapan perangkat daerah, terutama dinas yang menangani ketenagakerjaan, bukan sibuk “Baronda” tak jelas tanpa satupun progam kerja yang berjalan.
“Di saat ribuan pemuda Tanimbar bertaruh nasib mencari kerja, pemimpin daerahnya justru tidak ada di tempat. Dinas teknis dibiarkan berjalan tanpa arah dan tanpa pengawasan ketat,” katanya.
Gilang menegaskan, jika pemerintah daerah tidak segera membenahi sistem rekrutmen dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal, masyarakat Tanimbar berpotensi menghadapi persaingan yang semakin berat.
“Kalau pola kerja kepala daerah hanya gemar ‘ronda’ keluar daerah, jangan salahkan jika nanti posisi-posisi strategis di Blok Masela diisi oleh tenaga kerja dari luar Tanimbar,” tegasnya.
Sertifikasi Jadi Pekerjaan Rumah
Selain mekanisme pendaftaran, FPPKT menyoroti minimnya program sertifikasi dan pelatihan yang dapat meningkatkan daya saing pemuda lokal.
Menurut Gilang, pemerintah daerah semestinya sejak awal menyiapkan program pelatihan dan sertifikasi yang relevan dengan kebutuhan industri migas.
“Kalau pemuda lokal tidak disiapkan dari sekarang, bagaimana mereka bisa bersaing? Pemerintah tidak boleh baru sibuk ketika rekrutmen sudah dibuka,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah membangun atau memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) yang mampu menghasilkan tenaga kerja dengan kompetensi sesuai kebutuhan industri.
Dugaan KTP Pendatang Diminta Diantisipasi
FPPKT bersama Aliansi Masyarakat Adat Terdampak juga menyatakan kekhawatiran terhadap dugaan penggunaan dokumen kependudukan oleh pencari kerja dari luar daerah.
Dalam surat protes terbuka yang diterima media ini, mereka menyebut adanya indikasi praktik percaloan dan manipulasi dokumen kependudukan yang perlu diverifikasi secara serius oleh pihak berwenang.
Karena itu, mereka meminta INPEX Masela Ltd. tidak hanya menyerahkan proses verifikasi kepada pemerintah daerah.
INPEX diminta melakukan verifikasi independen terhadap data pelamar untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan identitas, praktik percaloan maupun “titipan” dalam proses seleksi.
Empat Tuntutan untuk INPEX
Dalam surat terbuka tersebut, FPPKT dan Aliansi Masyarakat Adat Terdampak menyampaikan empat tuntutan kepada manajemen INPEX Masela Ltd.
Pertama, mereka meminta prioritas tenaga kerja lokal Tanimbar pada penerimaan tahap awal, khususnya bagi posisi yang dapat diisi masyarakat lokal.
Kedua, INPEX diminta terlibat dalam peningkatan kompetensi melalui pelatihan langsung atau on-the-job training bagi pemuda lokal yang memiliki potensi, terutama mereka yang belum memiliki sertifikasi tertentu.
Ketiga, mereka meminta pengawasan dan verifikasi bersama terhadap data pelamar untuk mengantisipasi dugaan penyalahgunaan dokumen kependudukan dan praktik percaloan.
Keempat, mereka mendesak SKK Migas, INPEX dan para subkontraktor memperhatikan komitmen keterlibatan tenaga kerja lokal, termasuk usulan kuota 60 – 80 persen untuk posisi non-keahlian dan teknis menengah.
Tuntutan tersebut, menurut mereka, bukan bentuk penolakan terhadap investasi Blok Masela.
Sebaliknya, mereka menyatakan mendukung keberadaan proyek tersebut, tetapi meminta agar masyarakat Tanimbar memperoleh kesempatan yang nyata untuk terlibat dalam pembangunan.
Jangan Sampai Tanimbar Jadi Penonton
FPPKT menilai pemerintah daerah harus segera mengubah pendekatan dari sekadar memfasilitasi pendaftaran menjadi membangun ekosistem ketenagakerjaan yang mampu menjawab kebutuhan industri.
Persoalannya bukan hanya berapa banyak warga Tanimbar yang mendaftar, tetapi berapa banyak yang benar-benar memiliki kompetensi dan akhirnya terserap dalam proyek.
Mereka juga mendesak Bupati KKT mengevaluasi kembali agenda perjalanan dinas yang dinilai tidak mendesak dan lebih fokus berada di daerah untuk mengawal langsung persiapan tenaga kerja lokal.
FPPKT dan Aliansi Masyarakat Adat Terdampak memperingatkan, apabila tuntutan mereka diabaikan dan tenaga kerja dari luar daerah dinilai mendominasi penerimaan tahap awal, mereka mengancam akan melakukan konsolidasi massa.
Bahkan, dalam surat tersebut disebutkan adanya rencana aksi hingga blokade aktivitas darat terkait proyek Blok Masela.
Pernyataan itu sekaligus menjadi peringatan agar seluruh pihak Pemkab KKT, SKK Migas, INPEX dan para kontraktor tidak memandang persoalan tenaga kerja lokal sebagai urusan administratif semata.
Bagi masyarakat Tanimbar, kata mereka, Blok Masela bukan hanya soal investasi dan pembangunan fasilitas LNG, tetapi juga menyangkut kesempatan kerja dan masa depan generasi muda di daerah penghasil.
Kini pertanyaannya tinggal satu: ketika proyek raksasa itu bergerak, apakah pemuda Tanimbar sudah benar-benar disiapkan untuk masuk ke dalamnya, atau kembali menjadi penonton di tanah sendiri?. (TM.01)
Komentar