AMBON, MALUKU – Ada yang lebih berbahaya dari hilangnya barang bukti dalam sebuah perkara hukum: ketika pertanyaan publik terus bertambah, tetapi penjelasan mengenai perkembangan penanganannya justru semakin sulit diperoleh.
Maluku pernah dihadapkan pada persoalan hilangnya ratusan kilogram merkuri dari gudang penyimpanan barang sitaan negara. Kini, perhatian publik kembali tertuju pada perkara berbeda, yakni temuan 1,7 ton merkuri di kawasan Terminal Kontainer Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, yang penanganannya telah dilimpahkan kepada Polisi Militer Kodam (Pomdam) XV/Pattimura.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: sampai di mana penanganan kasus tersebut? Siapa yang bertanggung jawab atas 1,7 ton merkuri itu? Apakah seluruh rantai penguasaan, pengiriman, hingga dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu sudah berhasil diungkap?
Dan yang tidak kalah penting, bagaimana jaminan bahwa barang bukti sebanyak itu tetap aman serta tidak mengalami persoalan serupa dengan kasus merkuri yang sebelumnya dilaporkan hilang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Pengolahan Opini Publik DPD KNPI Maluku, M. Fahrul Kaisuku, di Ambon, Rabu (11/11/2026).
Ia mendesak Pomdam XV/Pattimura membuka perkembangan penanganan perkara secara transparan dan tidak membiarkan kasus tersebut menggantung dalam ketidakjelasan.
Menurut Kaisuku, publik tidak cukup hanya diberi informasi bahwa sebuah perkara telah ditangani, seseorang telah diamankan, atau penyidikan sedang berlangsung.
Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, terutama ketika perkara tersebut menyangkut barang berbahaya dalam jumlah besar dan diduga berkaitan dengan mata rantai aktivitas pertambangan ilegal.
“Jangan sampai publik hanya mengetahui ketika barang bukti ditemukan, tetapi setelah perkara berpindah tangan, semua menjadi senyap. Kami ingin tahu apa kabar kasus 1,7 ton merkuri yang sekarang ditangani Pomdam Pattimura? Sudah sampai di mana penyidikannya? Apa yang sudah ditemukan dan siapa saja yang harus bertanggung jawab?” tegas Kaisuku.
Dari 1,7 Ton Merkuri hingga Bayang-bayang Barang Sitaan yang Hilang
Kasus ini bermula ketika Subdit IV Ditreskrimsus Polda Maluku mengamankan 1.700 kilogram merkuri pada 23 September 2026 di kawasan Terminal Kontainer Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon.
Barang tersebut terdiri atas 39 tabung besi dan 48 botol plastik yang ditemukan di dalam sebuah kontainer.
Dalam perkembangan awal, Polda Maluku mengungkapkan telah memeriksa enam orang saksi. Setelah koordinasi dan gelar perkara bersama Pomdam XV/Pattimura, barang bukti serta berkas perkara kemudian dilimpahkan kepada institusi Polisi Militer tersebut untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangannya.
Peralihan penanganan itu menjadi titik penting. Sebab, sejak saat tersebut, publik menunggu pengungkapan yang lebih terang mengenai siapa pemilik merkuri, siapa yang mengendalikan pengiriman, dari mana asalnya, serta untuk kepentingan siapa bahan berbahaya tersebut disiapkan.
Pada 23 Oktober 2026, Kodam XV/Pattimura melalui keterangan yang diberitakan sejumlah media menyatakan bahwa pihak yang diduga terlibat telah diamankan dan ditahan serta perkara telah memasuki tahap penyidikan.
Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dody Triwinarto juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan personel TNI.
Institusi, menurut pernyataan tersebut, tidak akan melindungi pelanggaran dan memastikan proses berjalan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Pernyataan itu tentu menjadi perkembangan penting. Namun, pernyataan bahwa seseorang telah diamankan dan perkara sudah masuk tahap penyidikan bukanlah akhir dari tuntutan publik.
Justru pada tahap inilah transparansi dibutuhkan.
Apa hasil pemeriksaan terhadap pihak yang diamankan? Apakah sudah ada penetapan tersangka? Bagaimana konstruksi perkara yang dibangun penyidik? Apakah ada pihak lain di luar orang yang telah diamankan yang diduga memiliki peran dalam rantai distribusi merkuri tersebut?
Pertanyaan ini perlu dijawab berdasarkan proses hukum, bukan dibiarkan menjadi ruang spekulasi.
Ketika 331 Kilogram Merkuri Hilang, Publik Punya Alasan untuk Bertanya
Kekhawatiran Kaisuku bukan tanpa latar belakang.
Pada September 2026, publik dikejutkan oleh laporan hilangnya 331 kilogram merkuri dari gudang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku.
Merkuri tersebut merupakan barang sitaan yang sebelumnya telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan dan diserahkan kepada Dinas ESDM untuk disimpan.
Namun, barang yang seharusnya berada dalam penguasaan negara itu justru dilaporkan hilang.
Perkara tersebut kemudian ditangani Ditreskrimum Polda Maluku. Pada awal Oktober 2026, polisi mengumumkan telah menetapkan dan menahan tiga tersangka, sembari membuka kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.
Bagi Kaisuku, dua perkara ini memang harus dibedakan secara hukum. Kasus 331 kilogram merupakan perkara kehilangan barang sitaan di gudang ESDM, sedangkan 1,7 ton merupakan perkara temuan merkuri dalam kontainer yang kemudian ditangani Pomdam.
Namun, keduanya menghadirkan persoalan mendasar yang sama: pengawasan terhadap barang berbahaya, pertanggungjawaban pihak yang menguasai, serta kemampuan aparat memastikan barang bukti tidak berpindah atau hilang tanpa penjelasan.
“Jangan sampai kita terus disuguhi cerita tentang merkuri yang ditemukan, diamankan, kemudian muncul lagi persoalan baru mengenai keberadaannya. Barang bukti negara bukan barang milik pribadi yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ada tanggung jawab hukum, administrasi, dan pengawasan yang harus dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, hilangnya barang sitaan bukan hanya persoalan administrasi penyimpanan. Jika benar terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan atau keterlibatan oknum, persoalannya jauh lebih serius karena menyangkut integritas penegakan hukum.
Jangan Ada Ruang bagi Dugaan Permainan Oknum
Hal lain yang menurut Kaisuku perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya keterlibatan pihak-pihak yang memiliki akses, pengaruh, atau kepentingan terhadap rantai distribusi merkuri.
Dalam perkara yang melibatkan barang berbahaya dengan jumlah mencapai 1,7 ton, penyidikan tidak boleh berhenti pada orang yang berada di lapangan.
Penyidik harus berani menelusuri keseluruhan mata rantai, mulai dari sumber barang, pemilik modal, pengendali pengiriman, pihak yang menyediakan sarana transportasi, hingga siapa saja yang diduga memberikan perlindungan apabila ditemukan indikasi ke arah tersebut.
Apalagi, perkara ini menyangkut dugaan pelanggaran di sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu persoalan serius di Maluku.
“Kalau hanya orang lapangan yang diperiksa, sementara aktor utama di belakang pergerakan barang tidak tersentuh, maka penegakan hukum tidak akan menyelesaikan persoalan sampai ke akarnya. Harus ditelusuri siapa yang mengendalikan, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan apakah ada pihak yang menggunakan pengaruh atau jabatannya untuk memuluskan aktivitas tersebut,” kata Kaisuku.
Ia menegaskan, pernyataan mengenai dugaan permainan oknum tidak boleh menjadi tuduhan tanpa dasar. Tetapi, kemungkinan keterlibatan siapa pun, termasuk apabila terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, wajib diperiksa secara objektif.
Menurutnya, tidak boleh ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum. Seragam, pangkat, jabatan, maupun kedekatan dengan institusi tertentu tidak boleh menjadi alasan seseorang terbebas dari pemeriksaan apabila terdapat bukti yang mengarah pada keterlibatannya.
“Jangan sampai hukum hanya terlihat tegas kepada masyarakat kecil, tetapi kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan orang-orang yang memiliki akses dan kekuasaan. Kalau ada oknum yang bermain, bongkar. Kalau ada pihak yang melindungi, telusuri. Tetapi semuanya harus dibuktikan melalui proses hukum yang terbuka dan profesional,” tandasnya.
Pomdam Harus Menjawab, Bukan Membiarkan Publik Menebak
Kaisuku meminta Pomdam XV/Pattimura menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara berkala, setidaknya mengenai tahapan penyidikan, status hukum pihak yang diamankan, hasil pemeriksaan, serta langkah pengamanan barang bukti.
Ia juga meminta adanya penjelasan mengenai dasar dan kewenangan penanganan perkara, termasuk konstruksi hukum yang digunakan untuk memproses pihak-pihak yang diduga terlibat.
Baginya, keterbukaan informasi tidak berarti penyidik harus membuka seluruh strategi penyidikan atau informasi yang dapat mengganggu proses hukum. Namun, informasi mendasar mengenai perkembangan perkara tetap harus disampaikan kepada masyarakat.
Ada sejumlah pertanyaan yang menurutnya tidak boleh terus dibiarkan menggantung.
Pertama, siapa pemilik 1,7 ton merkuri tersebut dan dari mana asalnya?
Kedua, siapa yang mengatur pengangkutan dan ke mana tujuan akhir pengiriman barang itu?
Ketiga, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap pihak yang telah diamankan dan apakah sudah ada penetapan tersangka?
Keempat, apakah penyidik telah menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan keterlibatan oknum yang memiliki kewenangan atau pengaruh?
Kelima, bagaimana kondisi dan pengamanan seluruh barang bukti agar tidak terjadi kehilangan, pengurangan, atau perpindahan tanpa prosedur hukum?
Keenam, kapan masyarakat dapat memperoleh penjelasan resmi mengenai perkembangan dan hasil penanganan perkara tersebut?
“Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya. Kalau memang prosesnya berjalan, sampaikan perkembangannya. Kalau ada kendala, jelaskan sesuai batas informasi yang diperbolehkan. Jangan sampai kesunyian informasi justru melahirkan kecurigaan yang semakin luas,” katanya.
Jangan Sampai Kasus Besar Berakhir dengan Pertanyaan yang Sama
Bagi Kaisuku, perkara 1,7 ton merkuri tidak boleh dipandang sebagai persoalan internal institusi semata. Ada kepentingan publik yang lebih besar, mulai dari penegakan hukum, pengawasan sumber daya alam, hingga ancaman pencemaran lingkungan akibat peredaran bahan berbahaya.
Merkuri bukan komoditas biasa. Peredarannya yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, terutama apabila berkaitan dengan aktivitas pengolahan emas yang tidak memenuhi ketentuan.
Karena itu, mengungkap siapa pemilik dan pengendali distribusinya merupakan bagian penting dari upaya memutus rantai perdagangan bahan berbahaya tersebut.
Ia meminta Pangdam XV/Pattimura memberikan perhatian terhadap penanganan perkara ini dan memastikan pengawasan internal berjalan sebagaimana mestinya. Komitmen tidak melindungi pelanggaran harus dibuktikan melalui proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai hari ini kita berbicara tentang 1,7 ton merkuri yang diamankan, tetapi beberapa waktu kemudian publik kembali dikejutkan dengan persoalan hilangnya barang bukti atau tidak jelasnya pertanggungjawaban. Jangan sampai sejarah 331 kilogram merkuri terulang dalam bentuk persoalan yang berbeda,” ujarnya.
Kaisuku menegaskan, desakan tersebut bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih.
“Publik tidak meminta proses hukum dipertontonkan. Publik hanya ingin memastikan hukum benar-benar bekerja. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dilindungi, dan jangan sampai barang bukti negara menjadi misteri baru,” tutupnya.
Kini, pertanyaan mengenai 1,7 ton merkuri itu kembali berada di hadapan Pomdam XV/Pattimura: apakah perkara ini akan dibuka hingga menyentuh seluruh mata rantai yang terlibat, atau publik kembali harus menunggu tanpa kepastian?
Sebab, dalam penegakan hukum, mengamankan barang bukti hanyalah permulaan. Mengungkap siapa yang berada di belakangnya dan memastikan pertanggungjawaban hukum adalah pekerjaan yang sesungguhnya.***
Komentar