Ambon, Maluku– Malam ramah tamah 17 Agustus di kediaman Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa di Mangga Dua Ambon semestinya menjadi ruang kebersamaan.
Namun, justru setelah acara itu, publik dikejutkan dengan sebuah video viral berisi pesan Wakil Gubernur Abdullah Vanath kepada para pendukungnya di rumah dinas Karang Panjang.
Dalam pesan yang penuh kejujuran, Vanath mengungkap perasaan yang jarang muncul ke ruang publik. Ia menyebut dirinya bukanlah orang baru belajar politik, tetapi kini ia memilih menarik diri dari hiruk pikuk manuver kekuasaan, dari kantor ke rumah, dari rumah ke kantor. Ia bahkan menolak pertemuan-pertemuan di luar yang berkonsekuensi pada biaya, karena, katanya dengan gamblang, ia tidak punya uang untuk itu.
Lebih jauh, ia menyentuh soal keluarganya, terutama ponaannya yang ia minta mundur dari sebuah posisi, agar tidak muncul kesan ia hanya memperjuangkan kerabat sendiri. Pesan ini seolah ingin menegaskan bahwa dirinya berdiri di atas prinsip keadilan, bukan nepotisme.
Tetapi di balik itu, publik menangkap getar lain: sebuah sinyal bahwa kebersamaan di puncak pemerintahan Maluku tidak sepenuhnya seharmonis yang ditampilkan di panggung resmi.
Editorial ini tidak bermaksud memperuncing, tetapi publik patut membaca pesan Vanath sebagai refleksi. Bahwa di usia 80 tahun Maluku menjadi bagian dari Indonesia merdeka, rakyat mendambakan kepemimpinan yang utuh, solid, dan sejalan. Perbedaan politik di ruang elite semestinya tidak menetes menjadi keresahan rakyat di bawah.
Pernyataan Vanath jelas menyimpan beban: ia siap dengan segala risiko dari ucapannya. Ini bukan sekadar ekspresi pribadi, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang belum beres dalam relasi gubernur–wakil gubernur. Pertanyaannyax akankah keduanya mampu menutup celah itu dengan kedewasaan, atau justru membiarkan retak kecil ini membesar?
Rakyat Maluku menanti, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya harmoni dua pemimpin, tetapi juga masa depan pembangunan daerah.***
Komentar