Jakarta – Senator Papua, Mananwir Paul Finsen Mayor, melontarkan kritik tajam terhadap pola penanganan persoalan Papua oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan di podcast Madilog yang ditayangkan, Sabtu, 17 Januari 2026.
Dalam pandangannya, problem Papua bukan terletak pada kekurangan lembaga, melainkan pada ketiadaan ruang dialog yang jujur, tulus, dan setara antara negara dan rakyat Papua.
Paul Mayor menilai pendekatan pembangunan Papua selama ini masih terjebak pada logika struktural yang gemuk, birokratis, dan sarat kepentingan politik, tetapi miskin fungsi dan dampak nyata bagi masyarakat adat.
Papua Tidak Pernah Ditanya: Sawit atau Sagu
Menurut Paul, kunci awal penyelesaian masalah Papua seharusnya sederhana: negara bertanya langsung kepada rakyat Papua.
“Presiden tinggal tanya saja, masyarakat Papua maunya apa? Sawit atau sagu? Itu harus dibicarakan langsung,” ujar Finsen dalam dialog podcast Madilog (17/1/2026) di Jakarta.
Ia menekankan bahwa dialog semacam itu harus difasilitasi oleh tim independen dan kredibel.
Paul secara tegas mendorong agar Presiden melibatkan BRIN (sebelumnya LIPI) untuk memetakan tokoh-tokoh Papua yang layak diajak bicara.
“Akademisi BRIN itu melihat Papua secara lurus, objektif, bukan berdasarkan kepentingan politik,” katanya.
Ia menyebut sejumlah akademisi nasional yang selama ini konsisten dan memahami Papua secara mendalam, seperti Ikrar Nusa Bhakti dan Adriana Elizabeth, sebagai contoh figur yang seharusnya dilibatkan negara.
Kritik Lembaga Baru:
Gemuk Struktur, Miskin Fungsi
Paul Mayor mengkritik keras pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEP OKP) yang dipimpin Felix Wanggai.
Menurutnya, lembaga ini hanya memperpanjang rantai birokrasi yang sebelumnya sudah ada, seperti BP3OKP dan UP4B.
“Dari dulu lembaganya ganti-ganti nama. Strukturnya makin gemuk, tapi fungsinya tidak terasa,” ujarnya.
Dalam kondisi negara sedang melakukan efisiensi dan pemangkasan anggaran, menurut Paul, pembentukan lembaga baru justru kontraproduktif. Ia menilai terlalu banyak institusi yang dikirim Jakarta untuk mengurus Papua, tetapi tanpa koordinasi yang jelas dan akuntabilitas publik.
“Yang terlihat hanya koordinasi, makan-makan, rapat-rapat. Apa output-nya? Tidak jelas,” tegasnya.
Tidak Pernah Diajak Bicara: Senayan Dikesampingkan
Sebagai anggota DPD RI, Paul mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya dan senator Papua lainnya belum pernah diajak berdialog secara serius oleh pimpinan KEP OKP. Bahkan koordinasi formal dengan DPD maupun DPR RI belum dilakukan.
“Padahal ada 24 anggota DPD dan 18 anggota DPR RI dari enam provinsi di Papua. Kami ini ujung tombak aspirasi rakyat Papua,” katanya.
Ia menyayangkan absennya ruang komunikasi resmi antara lembaga baru tersebut dengan perwakilan politik Papua di Senayan.
Menurutnya, dialog seharusnya dimulai dari mereka yang memang dipilih langsung oleh rakyat.
Usulan Strategis: Bentuk Menteri Koordinator Papua
Alih-alih membentuk badan atau komite baru, Paul mengusulkan solusi struktural yang lebih kuat dan tegas: pembentukan Menteri Koordinator Percepatan Pembangunan Papua.
Menurutnya, persoalan Papua terlalu kompleks untuk ditangani oleh badan yang kewenangannya terbatas.
“Papua itu butuh Menko. Bukan simbol. Bukan wakil. Harus setingkat menteri,” ujarnya.
Ia bahkan mengusulkan pembentukan Menko Otonomi Khusus yang mengoordinasikan wilayah-wilayah khusus seperti Papua, Aceh, DKI Jakarta, dan Yogyakarta, agar kebijakan pembangunan tidak diseragamkan dan lebih kontekstual.
Negarawan Harus Bicara Jujur
Paul menegaskan bahwa sikap kritisnya bukan didorong oleh kemarahan, melainkan oleh tanggung jawab moral sebagai negarawan dan pemimpin adat.
“Saya ini disumpah pakai kitab suci. Kalau saya tidak bicara jujur, Tuhan Yesus marah,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa selain sebagai senator, dirinya adalah Mananwir, pemimpin adat tertinggi yang mandatnya bersifat seumur hidup. Karena itu, ia merasa berkewajiban menyuarakan kebenaran tanpa kepentingan politik jangka pendek.
Jakarta Tuli, Papua
Jangan Pura-Pura Buta
Paul mengingatkan bahwa selama ini Jakarta sering bersikap “buta dan tuli” terhadap Papua.
Namun ia juga memperingatkan agar masyarakat Papua tidak terjebak pada sikap apatis akibat suaranya tidak didengar.
Ia mengaitkan kegagalan pendekatan pembangunan seragam dengan sejarah panjang kebijakan pusat di Papua, termasuk contoh Operasi Koteka 1975, yang menunjukkan bagaimana kebijakan tanpa pemahaman budaya justru melahirkan penderitaan baru.
“Papua tidak bisa dibangun dengan pendekatan yang disamakan dengan daerah lain,” tegasnya.
Pesan untuk Presiden Prabowo
Di akhir pernyataannya, Paul menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sosok negarawan yang tulus dan mau mendengar.
“Pak Presiden orang baik. Kalau beliau dengar suara jujur dari Papua, saya yakin Papua ke depan bisa lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap Presiden membuka ruang dialog langsung dengan perwakilan rakyat Papua, tanpa perantara politik, demi masa depan Papua dan Indonesia menuju 2045.
“Kunci Indonesia emas itu satu: dengar jeritan rakyat di semua daerah, termasuk Papua,” pungkasnya.***
Komentar